Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik keras pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rezim saat ini dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum.
Menurutnya, prinsip-prinsip hukum tidak akan bisa ditegakkan karena lingkaran dalam Istana sendiri kerap melanggar aturan.
"Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum, karena lingkaran satu Istana melanggar undang-undang," ujar Feri dikutip dari unggahan Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (24/2/2025).
Feri mencontohkan kasus Mayor Teddy yang menurutnya tidak sah secara hukum menurut Undang-Undang TNI, tetapi tetap diberikan jabatan sebagai Sekretaris Kabinet saat ini.
"Tapi dengan bangga mereka bilang ‘kami akan tegakkan hukum’. Omong kosong dan omon-omon lainnya," tegasnya.
Ia menilai bahwa selama ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat tebang pilih dan tidak mencerminkan supremasi hukum yang sebenarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gejolak perlawanan yang besar jika rakyat sepenuhnya bersatu, merespons berbagai permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
"Masyarakat sipil masih cerita ‘itu oposan yang dipidana ya wajar karena kesalahannya’, tapi ketika mereka sadar bahwa ini adalah rekayasa politik, maka akan timbul perlawanan yang lebih besar," jelasnya.
Feri menyinggung peran anak muda dalam pergerakan perubahan di berbagai negara.
Baca Juga: Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak perubahan besar di dunia, seperti Arab Spring di Timur Tengah, krisis politik di Lebanon, hingga gerakan di Amerika Latin, dipicu oleh anak-anak muda yang marah atas ketidakadilan.
"Ketika anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas, mereka mulai sadar bahwa fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus, mereka akan marah. Mereka ini adalah kaum brahmana intelektual yang turun karena peradaban negara sedang rusak," katanya.
Feri juga menyoroti bagaimana pemerintah seringkali mengalihkan isu saat mendapat kritik dari masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang harus dibungkam, tetapi justru menjadi refleksi untuk perbaikan.
"Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan," ujarnya.
Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Feri menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum tetap berjalan di Indonesia.
"Jika peradaban ini benar, mereka (anak muda) akan kembali ke pertapaannya memperbaiki nilai D menjadi A. Sekarang, mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan Prabowo Subianto," pungkasnya.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
-
Silsilah Keluarga Pandu Sjahrir, CIO Danantara Masih Saudara Luhur Binsar Panjaitan
-
PDIP Tengah Kecewa, Politik 'Nasi Goreng' Megawati-Prabowo Diprediksi Sulit Terwujud
-
Prabowo Resmikan Danantara: Mampukah jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi RI?
-
Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
-
Prabowo: Danantara Harus Diaudit Kapan Saja, Demi Anak Cucu Kita!
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Bripda Mesias Dipecat Tidak Hormat Usai Kasus Tewaskan Pelajar di Tual
-
DPR: Perjanjian Transfer Data RI-AS Harus Seimbang dengan Kedaulatan Digital dan Perlindungan Warga
-
Bantah Laporan Awal, Polda Sulsel Pastikan Bripda Dirja Tewas Akibat Penganiayaan
-
Menuju Piala Dunia 2026, DPR Minta Pengunduran Diri Dirut TVRI Tak Ganggu Stabilitas dan Kinerja
-
Terobos dan Rusak Portal JLNT Casablanca, 11 Motor Diamankan Polisi
-
Stunting Jadi Prioritas, Semarang Intervensi Gizi 78 Ribu Remaja dan Pantau 60 Ribu Balita
-
Membaca Amarah Publik pada Dwi Sasetyaningtyas Alumni LPDP: Selesai Kontrak, Selesai Loyalitas?
-
Apes! Pria Ini Kehilangan Mobil Gara-Gara Mabuk dan Ketiduran di Pinggir Jalan
-
Saksi Ungkap Transaksi Rp 809 Miliar ke Gojek, GoTo Tegaskan Dana Kembali ke Kas
-
Kemensos Salurkan Bansos Rp2,56 Triliun untuk Korban Bencana di Pulau Sumatra