Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengkritik keras pemerintahan yang saat ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rezim saat ini dinilai tidak memiliki kredibilitas dalam menegakkan hukum.
Menurutnya, prinsip-prinsip hukum tidak akan bisa ditegakkan karena lingkaran dalam Istana sendiri kerap melanggar aturan.
"Sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum, karena lingkaran satu Istana melanggar undang-undang," ujar Feri dikutip dari unggahan Youtube Indonesia Lawyers Club, Senin (24/2/2025).
Feri mencontohkan kasus Mayor Teddy yang menurutnya tidak sah secara hukum menurut Undang-Undang TNI, tetapi tetap diberikan jabatan sebagai Sekretaris Kabinet saat ini.
"Tapi dengan bangga mereka bilang ‘kami akan tegakkan hukum’. Omong kosong dan omon-omon lainnya," tegasnya.
Ia menilai bahwa selama ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih banyak bersifat tebang pilih dan tidak mencerminkan supremasi hukum yang sebenarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi gejolak perlawanan yang besar jika rakyat sepenuhnya bersatu, merespons berbagai permasalahan dalam kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
"Masyarakat sipil masih cerita ‘itu oposan yang dipidana ya wajar karena kesalahannya’, tapi ketika mereka sadar bahwa ini adalah rekayasa politik, maka akan timbul perlawanan yang lebih besar," jelasnya.
Feri menyinggung peran anak muda dalam pergerakan perubahan di berbagai negara.
Baca Juga: Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
Ia mengingatkan bahwa sejarah mencatat banyak perubahan besar di dunia, seperti Arab Spring di Timur Tengah, krisis politik di Lebanon, hingga gerakan di Amerika Latin, dipicu oleh anak-anak muda yang marah atas ketidakadilan.
"Ketika anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas, mereka mulai sadar bahwa fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari di kampus, mereka akan marah. Mereka ini adalah kaum brahmana intelektual yang turun karena peradaban negara sedang rusak," katanya.
Feri juga menyoroti bagaimana pemerintah seringkali mengalihkan isu saat mendapat kritik dari masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan yang harus dibungkam, tetapi justru menjadi refleksi untuk perbaikan.
"Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan," ujarnya.
Dengan berbagai persoalan yang terjadi, Feri menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum tetap berjalan di Indonesia.
Berita Terkait
-
Silsilah Keluarga Pandu Sjahrir, CIO Danantara Masih Saudara Luhur Binsar Panjaitan
-
PDIP Tengah Kecewa, Politik 'Nasi Goreng' Megawati-Prabowo Diprediksi Sulit Terwujud
-
Prabowo Resmikan Danantara: Mampukah jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi RI?
-
Rekam Jejak Dony Oskaria, Putra Minang Ditunjuk Prabowo Jadi COO Danantara
-
Prabowo: Danantara Harus Diaudit Kapan Saja, Demi Anak Cucu Kita!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional