Arab Saudi Kecam Israel atas Pemblokiran Bantuan ke Gaza

Suara.com - Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “pemerasan” terhadap rakyat Palestina.

Keputusan ini dinilai sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi yang dikutip oleh Kantor Berita Resmi Saudi (SPA).

“Penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif adalah tindakan yang tidak dapat diterima,” ujar pernyataan tersebut, seraya mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah guna menghentikan kebijakan Israel yang dinilai merugikan warga sipil di Gaza.

Keputusan Israel untuk menghentikan semua pengiriman barang dan pasokan ke Gaza diumumkan pada Minggu pagi.

Israel juga memperingatkan kemungkinan adanya konsekuensi tambahan jika Hamas tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

Meskipun gencatan senjata ini sebagian besar masih dipatuhi, tuduhan pelanggaran telah muncul dari kedua belah pihak, sementara kesepakatan mengenai tahap selanjutnya masih menemui jalan buntu.

Di sisi lain, Hamas menuduh Israel dengan sengaja mencoba menggagalkan perpanjangan gencatan senjata dengan menutup akses bantuan kemanusiaan.

Tak hanya Arab Saudi, Mesir juga mengecam kebijakan Israel dan menyebutnya sebagai “pelanggaran mencolok” terhadap kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Kairo.

Sebagai langkah respons, Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri Arab pada Senin ini, yang akan diikuti dengan KTT pemimpin Arab pada Selasa mendatang. Dalam pertemuan ini, rekonstruksi Gaza akan menjadi salah satu agenda utama.

Baca Juga: Triwulan I 2025, 48.900 KPM di Palembang Terima Bansos PKH

Kebijakan terbaru Israel ini semakin memperburuk situasi di Jalur Gaza, yang telah mengalami kehancuran besar akibat konflik berkepanjangan.

Dengan tekanan internasional yang semakin meningkat, perhatian kini tertuju pada kemungkinan upaya mediasi baru untuk menekan Israel agar kembali membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.