Suara.com - Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Israel untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza tetap berjalan tanpa hambatan. Ketiga negara tersebut memperingatkan bahwa bantuan tidak boleh dijadikan sebagai alat politik.
Gencatan senjata yang rapuh sejak 19 Januari sempat memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina yang dilanda perang. Namun, pada Minggu (3/3), Israel mengumumkan akan memblokir pengiriman bantuan sampai kelompok militan Hamas menerima syarat-syarat perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Tel Aviv.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya dalam memastikan penyediaan bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk di Gaza," kata ketiga negara dalam pernyataan bersama.
"Menghentikan masuknya barang dan pasokan ke Gaza, seperti yang diumumkan oleh pemerintah Israel, berisiko melanggar hukum humaniter internasional. Bantuan kemanusiaan tidak boleh dikaitkan dengan gencatan senjata atau dijadikan sebagai alat politik." lanjut pernyataan tersebut.
Ketiga negara Eropa itu menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai bencana.
Kesepakatan gencatan senjata tahap pertama berakhir akhir pekan lalu setelah enam minggu ketenangan relatif. Selama periode itu, terjadi pertukaran sandera Israel yang diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Israel menyatakan ingin memperpanjang tahap pertama gencatan senjata hingga pertengahan April. Namun, Hamas bersikeras agar perundingan berlanjut ke tahap kedua, yang diharapkan mengarah pada penghentian perang secara permanen.
Dari 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober, 58 orang masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang telah dikonfirmasi tewas oleh militer Israel.
"Menjaga keberlanjutan gencatan senjata, membebaskan semua sandera, dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah hal yang sangat penting," kata ketiga negara Eropa itu.
Baca Juga: Lagi-lagi Trump Ancam Hamas: Bebaskan Sandera atau Binasa!
"Semua sandera harus dibebaskan tanpa syarat, dan Hamas harus menghentikan perlakuan yang merendahkan serta mempermalukan mereka," tambah mereka.
Berita Terkait
-
Lagi-lagi Trump Ancam Hamas: Bebaskan Sandera atau Binasa!
-
Rp 970 Ribu Per Hari: Kisah Pria Inggris Jadi Tentara Bayaran Ukraina Berakhir di Penjara Rusia
-
"Misi Belum Selesai", Kepala Militer Israel Baru Akui Hamas Belum Kalah
-
PBB Kecam Serangan Udara Israel di Suriah, Khawatir Picu Kekacauan Baru
-
Ancaman Pemindahan Warga Gaza, Presiden Suriah Sebut Ujian Bagi Bangsa Arab
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?