AS Berencana PHK 80.000 Pekerja Urusan Veteran untuk Pemotongan Anggaran Trump

Suara.com - Departemen Urusan Veteran (VA) Amerika Serikat berencana untuk memangkas lebih dari 80.000 pekerja dari lembaga tersebut, menurut memo internal yang dilihat oleh Reuters. Keputusan ini memicu kecaman dari kelompok veteran militer dan anggota Partai Demokrat.

Memo yang dikirim oleh Kepala Staf VA, Christopher Syrek, kepada pejabat senior lembaga tersebut pada hari Selasa menyatakan bahwa tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengembalikan jumlah staf ke tingkat tahun 2019, yaitu sekitar 400.000 orang. Hal ini berarti sekitar 82.000 staf akan kehilangan pekerjaan.

Dalam memo tersebut, Syrek juga mengarahkan staf VA untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dikelola oleh miliarder teknologi Elon Musk dalam pelaksanaan pemangkasan ini.

Disebutkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja.

Skala PHK yang direncanakan di VA jauh lebih besar dibandingkan dengan pemotongan yang diusulkan di lembaga pemerintah lainnya.

Pemangkasan ini akan berdampak signifikan pada layanan yang diberikan kepada veteran militer, salah satu kelompok yang paling dihormati di AS.

Sekretaris Urusan Veteran, Doug Collins, menyampaikan pernyataan melalui video yang diunggah di platform X pada hari Rabu.

“Kini, kami berduka atas siapa pun yang kehilangan pekerjaan, dan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi saya. Namun, pemerintah federal tidak ada untuk mempekerjakan orang. Pemerintah ada untuk melayani orang,” ujar Collins.

Namun, rencana ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Everett Kelley, kepala Federasi Pegawai Pemerintah Amerika yang mewakili 311.000 pegawai VA, menyatakan bahwa keputusan ini akan berdampak buruk bagi para veteran dan keluarga mereka.

Baca Juga: Tarif Tinggi Trump Hambat Investasi Jepang di AS, PM Ishiba Ungkap Kekhawatiran

“Mereka akan menderita tanpa perlu,” katanya.

Senator Patty Murray, anggota Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat, mengecam kebijakan ini sebagai serangan besar-besaran dan tanpa batas terhadap para veteran oleh Presiden Donald Trump dan Musk.

Sementara itu, Ketua Partai Republik dari Komite Urusan Veteran Senat, Jerry Moran, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana ini.

Anna Kelly, wakil sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan bahwa Trump akan tetap mempertahankan tunjangan veteran tetapi tidak akan menoleransi birokrasi dan pembengkakan dalam pemerintahan.

Senator Republik Lindsey Graham juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap skala pemangkasan ini.

“Saya yakin VA dapat dikurangi, tetapi jika Anda seorang veteran dan membaca ini di koran, tentu akan membuat Anda gelisah,” ujarnya.

Dugaan Privatisasi Layanan VA

Senator Demokrat Richard Blumenthal menuding bahwa PHK ini adalah langkah awal menuju privatisasi layanan VA. “Itu pengkhianatan yang memalukan,” katanya dalam pernyataan resmi.

Pada tahun 2018, dalam masa jabatan pertamanya, Trump telah menandatangani undang-undang yang memperluas akses veteran ke layanan kesehatan sektor swasta yang didanai oleh VA.

Kini, keputusan untuk memangkas jumlah pegawai VA semakin memperkuat dugaan adanya upaya privatisasi layanan tersebut.

Naveed Shah, direktur politik Common Defense, kelompok veteran akar rumput, juga mengecam rencana ini. “Dia menghancurkan sistem yang dirancang untuk melindungi saudara-saudari seperjuangan kita,” ujarnya.

Kendala Hukum terhadap PHK Pemerintah

Berita mengenai memo PHK massal VA ini muncul di tengah kemunduran sementara pemerintahan Trump dalam upaya memangkas tenaga kerja federal.

Sebuah dewan yang meninjau pemecatan pegawai federal baru-baru ini memerintahkan Departemen Pertanian AS untuk sementara waktu mempekerjakan kembali ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan PHK Trump dan Musk.

Pemerintahan Trump juga mencabut arahan untuk memecat pekerja masa percobaan setelah seorang hakim federal memutuskan bahwa pemutusan hubungan kerja massal terhadap mereka adalah ilegal.

Meskipun demikian, Kantor Manajemen Personalia menyatakan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan masing-masing lembaga, dan pemecatan pekerja percobaan masih dapat dilakukan.

Rencana PHK besar-besaran di VA ini menandai salah satu kebijakan paling kontroversial dalam pemerintahan Trump saat ini, dengan dampak yang berpotensi besar terhadap jutaan veteran Amerika yang bergantung pada layanan lembaga tersebut.