Suara.com - Departemen Urusan Veteran (VA) Amerika Serikat berencana untuk memangkas lebih dari 80.000 pekerja dari lembaga tersebut, menurut memo internal yang dilihat oleh Reuters. Keputusan ini memicu kecaman dari kelompok veteran militer dan anggota Partai Demokrat.
Memo yang dikirim oleh Kepala Staf VA, Christopher Syrek, kepada pejabat senior lembaga tersebut pada hari Selasa menyatakan bahwa tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengembalikan jumlah staf ke tingkat tahun 2019, yaitu sekitar 400.000 orang. Hal ini berarti sekitar 82.000 staf akan kehilangan pekerjaan.
Dalam memo tersebut, Syrek juga mengarahkan staf VA untuk bekerja sama dengan Departemen Efisiensi Pemerintah yang dikelola oleh miliarder teknologi Elon Musk dalam pelaksanaan pemangkasan ini.
Disebutkan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi tenaga kerja.
Skala PHK yang direncanakan di VA jauh lebih besar dibandingkan dengan pemotongan yang diusulkan di lembaga pemerintah lainnya.
Pemangkasan ini akan berdampak signifikan pada layanan yang diberikan kepada veteran militer, salah satu kelompok yang paling dihormati di AS.
Sekretaris Urusan Veteran, Doug Collins, menyampaikan pernyataan melalui video yang diunggah di platform X pada hari Rabu.
“Kini, kami berduka atas siapa pun yang kehilangan pekerjaan, dan ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi saya. Namun, pemerintah federal tidak ada untuk mempekerjakan orang. Pemerintah ada untuk melayani orang,” ujar Collins.
Namun, rencana ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Everett Kelley, kepala Federasi Pegawai Pemerintah Amerika yang mewakili 311.000 pegawai VA, menyatakan bahwa keputusan ini akan berdampak buruk bagi para veteran dan keluarga mereka.
Baca Juga: Tarif Tinggi Trump Hambat Investasi Jepang di AS, PM Ishiba Ungkap Kekhawatiran
“Mereka akan menderita tanpa perlu,” katanya.
Senator Patty Murray, anggota Partai Demokrat di Komite Alokasi Senat, mengecam kebijakan ini sebagai serangan besar-besaran dan tanpa batas terhadap para veteran oleh Presiden Donald Trump dan Musk.
Sementara itu, Ketua Partai Republik dari Komite Urusan Veteran Senat, Jerry Moran, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana ini.
Anna Kelly, wakil sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan bahwa Trump akan tetap mempertahankan tunjangan veteran tetapi tidak akan menoleransi birokrasi dan pembengkakan dalam pemerintahan.
Senator Republik Lindsey Graham juga mengungkapkan keterkejutannya terhadap skala pemangkasan ini.
“Saya yakin VA dapat dikurangi, tetapi jika Anda seorang veteran dan membaca ini di koran, tentu akan membuat Anda gelisah,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Tarif Tinggi Trump Hambat Investasi Jepang di AS, PM Ishiba Ungkap Kekhawatiran
-
AS Gelar Pembicaraan Langsung dengan Hamas untuk Bahas Sandera Amerika
-
Donald Trump Akan Larang Perjalanan dari Afghanistan dan Pakistan ke AS
-
Lagi-lagi Trump Ancam Hamas: Bebaskan Sandera atau Binasa!
-
AS Hentikan Berbagi Intelijen dengan Kyiv, Militer Ukraina Berpotensi Terhambat
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?
-
DJKI dan BRIN Dorong UMKM Bali Lindungi Kekayaan Intelektual
-
Disaksikan Pemiliknya, KPK Geledah Rumah Ono Surono Terkait Skandal Proyek di Pemkab Bekasi
-
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI: Indonesia Tak Bisa Gugat Langsung, Harus Lewat PBB
-
Terima Aduan Kasus Pelecehan Seksual Mandek Setahun, Anggota DPR Bakal Minta Penjelasan APH
-
Terkuak! Ini Alasan Polisi Periksa Karni Ilyas Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Trump: AS Akan Keluar dari NATO! PM Inggris Balas 'Bodo Amat'
-
Pakai Absensi 'Real Time', ASN DKI Tak Bisa Tipu-tipu WFH Jumat Jadi Long Weekend