Suara.com - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer Perguruan Tinggi Negeri (UTBK PTN) 2025 tercoreng akibat ditemukannya beragam kecurangan di berbagai daerah.
Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 mengungkapkan bahwa setidaknya ada 13 pusat UTBK di seluruh Indonesia yang ditemukan terjadinya praktik kecurangan.
Ketua Tim Penanggungjawab Panitia SNPMB 2025 Eduart Wolok menyampaikan, dari 13 pusat UTBK itu ditemukan kurang lebih 50 peserta ujian yang terlibat kecurangan dan ada sekitar 10 joki.
Temuan tersebut berdasarkan pelaksanaan UTBK sesi 1 sampai sesi 12. Sehingga kemungkinan angka tersebut masih bisa bertambah mengingat UTBK dilaksanakan sampai 3 Mei 2025.
"Jadi ini masih tentatif," kata Eduart saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Terkait joki ujian, Eduart mengungkapkan adanya temuan menarik. Yakni, tingkat kecurangan itu dilakukan sampai lintas provinsi.
Sehingga diduga memang sudah terjalin sindikat joki UTBK yang terhubung diberbagai daerah.
"Kemudian juga keterlibatan ada salah satu lembaga bimbingan belajar di Yogyakarta yang memobilisasi peserta," katanya.
Eduard mengakui bahwa tingkat kecurangan UTBK tahun ini lebih kompleks dan modus yang berkembang pesat.
Baca Juga: Deretan Modus Kecurangan UTBK 2025, Pasang Kamera di Kawat Gigi Hingga Keterlibatan Ordal
Sehingga di sejumlah lokasi pusat UTBK pun sampai harus melibatkan pengawasan dari polisi.
"Jadi memang kalau disinyalir ada keterlibatan jaringan yang memanfaatkan UTBK untuk kepentingan bisnis tertentu dan sebagainya. Ini disinyalir, sekali lagi ini dibahas karena itu bukan bagian kami untuk memutuskan itu," ucapnya.
Temuan lainnya, program studi Fakultas Kedokteran (FK) disebut menjadi yang paling banyak terjadi kecurangan.
Bahkan, Eduart mengungkapkan bahwa peserta ujian sampai rela membayar uang operasional dengan nominal tertentu agar mendapatkan bocoran soal atau pun dibantu oleh joki.
"Kita dapatkan informasi itu ya, jadi mereka ini membayar sejumlah uang tertentu untuk operasional, dan apabila kalau lulus baru menambah bayarannya lagi. Kalau tidak lulus, yang operasional tadi hangus," ujarnya.
Menyikapi temuan tersebut, Eduart mengimbau kepada seluruh beserta UTBK serta orang tua calon mahasiswa harusnya tidak perlu menumpuh cara-cara curang seperti itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu