Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal wacana kenaikan tarif bus Transjakarta. Ia menyebut usulan ini masih dalam tahap pengkajian oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak terkait.
Karena tarif bus Transjakarta itu, belum ada kepastian soal berapa tarif baru yang akan diberlakukan.
"Jadi sampai hari ini hal yang berkaitan dengan usulan Transjakarta belum diusulkan, masih dalam bentuk kajian," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Di satu sisi, Pramono menyebut saat ini pihaknya sedang memperluas layanan bus Transjakarta menjadi Transjabodetabek. Terbaru, ia telah meresmikan rute baru Blok M-Alam Sutera.
"Tetapi yang jelas rute yang baru kemarin kita buka dari Alam Sutra ke Blok M mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa dari publik," jelasnya.
Penambahan rute baru ini disebutnya perlu dilakukan agar bisa mengakomodir mobilisasi masyarakat dari daerah penyangga ke Jakarta tiap harinya.
"Artinya memang Jakarta dan daerah penyangganya ini memerlukan sarana transportasi yang lebih baik," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka wacana soal penyesuaian tarif layanan Transjakarta. Isu ini sempat mencuat tahun lalu, ketika Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkannya lewat survei di media sosial.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta tak pernah mengalami perubahan sejak tah7un 2007. Padahal, kata dia, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta sudah meningkat jauh dalam kurun waktu tersebut.
Baca Juga: Begini Dalih Dishub DKI Wacanakan Kenaikan Tarif Transjakarta
"Satu kata kuncinya adalah pada tahun 2005, UMP Jakarta itu masih sekitar Rp800.000, tarif Rp3.500. Saat ini UMPnya berapa? Tarif masih Rp3.500 ya, barangkali demikian," ujar Syafrin kepada wartawan di Balai Kota, Senin (28/4/2025).
Syafrin menyebut, wacana penyesuaian tarif ini sebenarnya bukan hal baru. Pembahasannya, menurut dia, sudah berlangsung cukup lama namun belum menemukan keputusan final. Ia berharap ada diskusi lebih mendalam ke depan.
"Seperti kita ketahui tarif Jakarta tarif Rp3.500 per penumpang ini berlaku sejak tahun 2005, 20 tahun yang lalu dan rencana penyesuaian ini sudah cukup lama direncanakan," lanjut Syafrin.
"Dan kami harapkan bahwa terkait tarif ini juga bisa kita detailkan pembahasannya untuk mendapatkan persetujuan tentu semua aspek yang berpengaruh," tambahnya.
Pihaknya, kata Syafrin, akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meninjau ulang tarif, dengan mempertimbangkan seluruh variabel yang relevan.
"Tentu semua aspek yang berpengaruh, variable-variable berpengaruh terhadap tarif itu menjadi kajian detil kami untuk kami laporkan kepada Pak Gubernur," pungkas Syafrin.
Tarif Transjakarta Tak Naik Sejak 2004
Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk membahas beberapa hal mulai dari kenaikan tarif Transjakarta hingga Transjabodetabek di Balai Kota Jakarta, Senin (28/4/2025).
Ketua DTKJ Haris Muhammadun menjelaskan, pembahasan mengenai kenaikan tarif Transjakarta karena DTKJ telah menyampaikan rekomendasi untuk menaikkan tarif itu kepada gubernur-gubernur sebelum Pramono.
"DTKJ sendiri kan sudah menyampaikan rekomendasinya dua kali. Memang dari 2003-2004 itu kan tidak naik-naik ya atau tidak disesuaikan," katanya.
Haris menjelaskan, pihaknya sudah menyerahkan Ability to Pay (ATP) dan Willingness to Pay (WTP) alias kemampuan untuk membayar dan keinginan untuk membayar dari masyarakat kepada Pemprov DKI.
"Jadi rasa-rasanya ini juga nanti akan dikaji secara teknikal oleh tim Pak Kadishub dengan DTKJ. Nanti, akan bersama-sama untuk menajamkan itu," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, DTKJ bersama Pramono juga membahas tentang pengoperasian Transjabodetabek rute Alam Sutera - Blok M.
Meski, DTKJ mengapresiasi atas peluncuran Transjabodetabek itu, namun pihaknya mengajukan untuk penambahan rute Royal Trans di luar enam rute Transjabodetabek yang sudah direncanakan.
“Kenapa demikian? Karena sebetulnya kan orang-orang di developer yang ada di Bodetabek itu pengguna mobil pribadi. Itu yang akan kita sasar, sehingga Royal Trans itulah yang akan kita tambahkan,” kata Haris.
Dia mengatakan, ada penambahan rute di luar enam rute yang sudah direncanakan untuk disampaikan ke Pramono. Misalnya dari Graha Raya Bintaro agar terkoneksi dengan Ciledug dengan koridor 13.
“Kemudian juga permintaan dari teman-teman Bodetabek untuk tidak memadati stasiun kereta cepat yang di Halim, jadi juga ada permintaan dari Grand Wisata Bekasi, dari Sumarecon Bekasi menuju ke KCJB Stasiun Halim, sehingga mereka mau naik kereta cepat nggak harus menggunakan kendaraan pribadi,” kata Haris.
Berita Terkait
-
Nggak Cuma Suruh-suruh Doang, Pramono Janji Naik Angkutan Umum Tiap Rabu
-
Potret Patung MH Thamrin yang Bakal Dipindahkan
-
Pramono Mau Kejar Penunggak Pajak, Pemprov DKI Tinjau Ulang Program Pemutihan PKB
-
Gubernur Pramono Anung Ingin KJMU sampai S3, PSI: Terlalu Tinggi
-
Begini Dalih Dishub DKI Wacanakan Kenaikan Tarif Transjakarta
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR