Suara.com - Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 resmi dibuka oleh pemerintah.
Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran guru untuk program pendidikan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Program ini disebut sebagai bentuk upaya menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang termasuk kategori miskin ekstrem.
Disebutkan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 terbuka bagi tenaga pengajar yang ingin mengabdi di bidang pendidikan. Program ini menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan sekolah, yang semuanya dibiayai negara.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan mendorong terciptanya visi Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Lantas, benarkah tautan pembukaan guru Sekolah Rakyat 2025 tersebut?
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Anti Hoax, ditemukan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.
Praktik semacam ini tergolong sebagai upaya phising, yakni salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti akun, identitas, hingga informasi keuangan.
Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berharap bisa menjadi bagian dari rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
Berita Terkait
-
Purbaya Izinkan 41 Proyek Molor 2025 Dilanjutkan Tahun Ini, Dari MBG hingga Sekolah Rakyat
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Siswa Sekolah Rakyat: Dari Sulit Membaca Kini Berani Rencanakan Masa Depan
-
Cek Fakta: Pandji Pragiwaksono Babak Belur dan Ditangkap Polisi
-
Terpopuler: Gaji PPPK Sekolah Rakyat, Pilihan Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional