Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti aktivitas tambang yang belakangan ini juga ramai dibicarakan oleh masyarakat.
Baru-baru ini, Dedi Mulyadi juga menyebut akan menutup setidaknya 276 tambang galian ilegal hingga Agustus 2025.
Melalui video singkat yang dibagikan di akun TikTok @dedimulyadiofficial, mantan Bupati Purwakarta tersebut mengkritik pemikiran orang-orang yang menganggap bahwa penambangan dapat memajukan suatu wilayah.
"Hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran," kata Dedi Mulyadi.
Lelaki yang juga akrab disapa Kang Dedi Mulyadi tersebut menilai bahwa selama dirinya memimpin Provinsi Jawa Barat, ia justru tidak melihat kemajuan di daerah penambangan.
"Dalam pandangan saya, yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran," sambung Dedi Mulyadi.
Alih-alih memajukan wilayah yang dijadikan penambangan, Dedi Mulyadi menilai hal tersebut justru merusak lingkungan dan menimbulkan masalah yang berkepanjangan.
"Yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, konflik yang berkepanjangan, kemiskinan yang tidak terselesaikan. Dan dengan menambang sesungguhnya kita lagi menurunkan sumber daya pemikiran kita," imbuhnya lagi.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa orang-orang yang seharusnya memiliki pemikiran maju tidak akan merusak alam dan lebih berfokus dalam mengembangkan daerah menggunakan ilmu pengetahuan.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Pahit: Banyak Remaja Putri Masuk ke Barak karena Terjerumus Alkohol Murah
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menilai jika kegiatan tambang adalah bentuk kemunduran pemikiran.
"Karena apa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengalami kemajuan, negara-negara yang tumbuh dengan pesat itu justru mengandalkan ilmu pengetahuan dalam melakukan pengelolaan alam, dengan tidak melakukan eksploitasi alamnya, tetapi melakukan pengelolaan dengan kecerdasan, lahirlah kemajuan," beber Dedi Mulyadi.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan terus menutup tambang yang dinilainya dapat merusak ekosistem.
"Untuk itu, semoga di Jawa Barat, penambangan-penambangan yang terus kami tutup, itu adalah ikhtiar kami untuk membangun kemajuan. Dengan menutup pertambangan, kita sedang menjaga alam, kita sedang menjaga ekosistem, dan kita sedang menjaga Jawa Barat ke depan," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, tambang galian ilegal akan ditutup oleh Dedi Mulyadi, namun tambang yang mengantongi izin akan dievaluasi karena ia lebih mementingkan lingkungan.
Dedi Mulyadi menyebut bahwa perusakan alam adalah dosa besar dan sama saja dengan merusak generasi berikutnya. Ia merujuk dalam budaya Sunda bahwa alam tidak hanya dianggap sebagai sumber daya, tetapi juga bagian dari kehidupan.
Unggahan itu pun menuai beragam tanggapan dari publik. Tak sedikit yang setuju dengan pernyataan Dedi Mulyadi.
"Sepakat Kang Dedi Mulyadi, selamatkan bumi ibu pertiwi," komentar @pusp*******
"Banyak orang beranggapan bahwa modernisasi itu mengandalkan teknologi menggunakan bahan dari kekayaan alam. Padahal, merawat alam itu termasuk langkah untuk memperpanjang kehidupan di masa depan melalui konservasi hutan, laut, flora, dan fauna. Sehat selalu bapak aing," tambah @muham*******
"Betul itu kang, Tasikmalaya itu penambangannya gila-gilaan. Lembur orang tua saya, sekarang airnya disusukan sudah tidak seperti waktu saya kecil," timpal @kurni*****
"Benar sekali pak, di Bojonegoro ada penambangan minyak bumi tapi nyatanya sampe saat ini masyarakatnya masih banyak yang dalam kategori kurang mampu atau miskin pak," tulis @qoma***
"Bener sih ini, nggak cuma penambangan di Jawa Barat juga tapi di seluruh Indonesia. Kalau pejabatnya bisa mikir sih harusnya kata-kata Dedi Mulyadi bikin mereka tersindir ya, karena mereka cuma mikirin kepentingan diri sendiri, bukan rakyat dan bukan alam sekitarnya juga. Yang penting cuan," sahut @rzks*****
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka