Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan ihwal ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT G7 pada 15-17 Juni 2025 di Kananaskis, Kanada.
Sebagaimana diketahui kepala negara memilih bertolak Singapura, lalu Rusia. Hasan mengatakan, Prabowo sebagai Presiden, mendapatkan banyak kehormatan dengan diundang hadir di berbagai forum.
Undangan kepada Prabowo ternyata ditujukan untuk waktu hampir bersamaan. Ada yang jadwalnya pas, tetapi ada juga yang ternyata bentrok dengan agenda Prabowo.
"Dengan jarak yang lumayan jauh itu titik-titiknya lumayan-lumayan jauh tuh. Ada yang di Kanada, ada yang di Singapura, ada yang di St. Petersburg. Pemerintah kita tentu menghargai undangan-undangan ini karena ini sebuah kehormatan terhadap pemerintah Indonesia," kata Hasan di kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).
Menurut Hasan, undangan kepada Indonesia untuk hadir di KTT G7 menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Indonesia di kancah global. Sebab, tidak banyak negara yang diundang hadir di KTT G7.
"Mungkin hanya 4 atau 5 negara selain anggota G7 yang diundang ke forum tersebut," imbuhnya.
Meski demikian, pada saat bersamaan, jadwal kepala negara untuk berkunjung ke Rusia sudah dipersiapkan.
Hasan mengatakan, undangan dari pemerintah Rusia untuk Prabowo menghadiri St. Petersburg International Economic Forum sudah sejak beberapa bulan lalu, antara Maret atau April.
Hal ini yang menjadi alasan Prabowo absen di Kanada dan melanjutkan perjalanan ke Rusia, usai mengikuti pertemuan bilateral tahunan Leaders’ Retreat di Singapura.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Dianggap Berhasil Berantas Korupsi? Ada Fakta Pahit di Baliknya!
"Presiden juga akan berpidato di sana. Waktunya bentrok, waktunya beririsan dengan waktu pelaksanaan G7 Summit di Kanada. Sementara undangan dari pemerintah Kanada itu baru awal Juni kemarin. Dalam waktu yang juga hampir bersamaan, kita sudah dijadwalkan menghadiri, presiden sudah dijadwalkan menghadiri annual retreat di Singapura," jelasnya.
Melihat adanya undangan kunjungan kenegaraan pada waktu bersamaan, pemerintah Indonesia memilih mendahulukak komitmen yang telah dibuat lebih awal.
"Karena komitmen dengan Rusia sudah dibuat jauh-jauh hari. Komitmen dengan pemerintah Singapura juga sudah dibuat. Ini kan jadwal tahunan dan juga sudah dipersiapkan lama," ungkap dia.
Tetap Non Blok
Hasan menegaskan, pemilihan untuk mendahulukan kunjungan kenegaraan oleh Presiden Prabowo ke negara tertentu atas dasar pertimbangan jadwal semata.
Tidak menggambarkan sikap Indonesia untuk condong ke salah satu blok.
Berita Terkait
-
Susi Pudjiastuti Kritik Prabowo Naikan Gaji Hakim, Dialog 7 Tahun Lalu dengan Najwa Shihab Diungkit
-
Gaji Hakim Naik 280 Persen, KPK Berharap Hakim Bisa Membentengi Diri dari Godaan Korupsi
-
Polri Bentuk Satgassus Optimalisasi Negara Anggotanya Mantan Pegawai KPK, Ada Nama Novel Baswedan
-
Bantu Prabowo Raup Penerimaan Negara, Kapolri Tunjuk Novel Baswedan Dkk, Apa Tugasnya?
-
Sri Mulyani Bocorkan Prabowo Bakal Bentuk Lembaga Baru, Siap-siap Hadapi Tantangan Keuangan Negara!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor