Dari Wahabi ke Oligarki, Ketua PBNU Gus Ulil Tuduh Aktivis Lingkungan Didanai Amerika

Suara.com - Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, kembali memantik kontroversi publik.

Dalam wawancaranya bersama podcast Total Politik, pria yang akrab disapa Gus Ulil itu mengeluarkan pernyataan tajam terhadap gerakan lingkungan hidup, khususnya yang berfokus pada isu perubahan iklim.

Dalam pandangannya, gerakan lingkungan tidak lepas dari kepentingan kekuasaan global.

Dia bahkan menyebut adanya bentuk "oligarki" baru yang menguasai wacana perubahan iklim secara dominan.

"Sebetulnya, narasi lingkungan itu juga oligarki sendiri. Jangan dikira lho, orang-orang yang terlibat dalam isu lingkungan itu, terutama climate change, itu juga merupakan oligarki sendiri," ujarnya.

"Mereka menguasai oligarki isu ini, dan orang-orang yang menentang ini, mereka bisa di-cancel," tutur Gus Ulil lebih lanjut.

Tak berhenti sampai di situ, Gus Ulil juga menyoroti sumber dana yang disebutnya berasal dari pemerintah Amerika Serikat, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Joe Biden.

Dia menyatakan bahwa gerakan perubahan iklim mendapatkan dukungan finansial dari pajak rakyat Amerika dan digunakan secara eksklusif oleh pihak-pihak tertentu.

"Siapa sumber dana dari isu-isu lingkungan ini? Pemerintah (Amerika), terutama di zaman, kalau di Amerika pada zaman Biden dan Obama," ungkap Gus Ulil.

Baca Juga: Empat Izin Tambang Raja Ampat Sudah Dicabut, Pandji Pragiwaksono Ingatkan Waspada Provokator

"Jadi sumber pendanaan isu-isu climate change ini adalah pajak rakyat (Amerika), yang menjadi uang dari pemerintah federal. Mereka ini memonopoli penggunaan dana ini," ujarnya.

Gus Ulil juga mengklaim bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan narasi perubahan iklim akan dikucilkan secara akademik maupun profesional.

"Kalau ada orang-orang yang punya pandangan yang sceptical, tidak terlalu percaya kepada narasi climate change, mereka di-cancel," tuturnya.

"Kamu nggak dapat dana penelitian. Kalau kamu profesor, kamu nggak dapat tenure. Kalau kamu lulus di jurnal, kamu nggak diloloskan," lanjut Gus Ulil.

Tak butuh waktu lama, pernyataan Gus Ulil langsung menyulut kemarahan netizen.

Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap industri tambang dan pengaburan atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang nyata terjadi.

"Segitunya membela tambang. Semoga makin banyak orang yang terbuka mata, pikiran, dan kepeduliannya terhadap lingkungan," tulis salah satu pengguna X.

Kritik lain juga diarahkan pada peran ormas keagamaan yang kini justru diberikan kewenangan untuk mengelola tambang.

"Lagian, ormas keagamaan malah dikasih wewenang ngurus bisnis tambang, yang jelas-jelas merusak alam dan memicu konflik sosial," ujar netizen lain.

Beberapa netizen bahkan menyayangkan posisi Gus Ulil sebagai tokoh agama yang justru mempersempit isu lingkungan menjadi sekadar debat ideologis.

"Ulil sedang mencoba mengalihkan isu lingkungan dengan mempersempitnya jadi perdebatan ide. Padahal, masalah lingkungan itu fakta empiris: hutan jadi gundul, laut jadi keruh," sahut yang lain.

Sebelumnya, Gus Ulil menuai kontroversi lantaran menyebut beberapa kelompok lingkungan sebagai wahabi lingkungan.

Menurutnya, istilah itu merujuk pada sikap ekstrem yang menolak segala bentuk kompromi.

Gus Ulil menilai bahwa pendekatan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global tidak sehat.

Dia mengusulkan konsep "reasonable environmentalist" atau aktivisme lingkungan yang menurutnya lebih rasional.

Sementara itu, banyak aktivis lingkungan dan akademisi menyatakan keberatan atas framing yang disampaikan Gus Ulil.

Mereka menilai pelabelan seperti oligarki lingkungan atau wahabi lingkungan justru melemahkan perjuangan yang berangkat dari kenyataan di lapangan.

Kelompok yang dimaksud Gus Ulil adalah Greenpeace dan WALHI, yang sebelumnya sangat vokal terhadap ancaman kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel.

Kontributor : Chusnul Chotimah