"Selama persidangan kasus sebelumnya, ijazah yang asli tidak pernah dihadirkan, sehingga menimbulkan pertanyaan publik yang berkelanjutan," jelasnya, memperkuat argumen bahwa transparansi adalah kunci dalam menyelesaikan isu ini.
Lebih lanjut, Refly Harun menyoroti tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang pejabat publik, terutama anggota DPR. "Pejabat publik yang dibiayai negara seharusnya memiliki kewajiban yang lebih besar dibandingkan warga negara biasa," katanya.
Ia menyayangkan jika ada anggota DPR yang tidak memahami perannya sebagai wakil rakyat.
"Anggota DPR seharusnya kritis dan membela kepentingan rakyat, bukan malah membela oligarki atau mantan presiden," tegasnya, menggarisbawahi pentingnya independensi dan keberpihakan kepada rakyat.
Dalam podcast tersebut, Refly Harun juga memaparkan hasil polling yang dilakukannya di kanal YouTube pribadinya, yang menunjukkan adanya dukungan signifikan dari publik terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Presiden.
"Ada dukungan publik yang signifikan terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Presiden," klaimnya.
Ia menyebutkan bahwa hasil polling tersebut menunjukkan mayoritas responden lebih percaya pada Roy Suryo dkk. dibandingkan Bareskrim atau Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait isu ijazah.
"Saya menantang pihak lain untuk membuat polling tandingan jika tidak setuju dengan hasil polling saya," tantangnya, menunjukkan keyakinannya terhadap pandangan publik.
Refly Harun berharap, penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sesuai koridornya, tanpa adanya intervensi politik atau pembungkaman kritik.
Baca Juga: Masih Ngotot! Roy Suryo Ungkap Alasan Jokowi Palsukan Ijazah, Bikin Geleng-Geleng Kepala
"Penangkapan seseorang harus didasari alasan yang rasional dan legal, bukan karena kritik atau perbedaan pendapat," ujarnya.
Ia juga menyuarakan harapannya terhadap pemimpin masa depan, "Saya berharap Presiden Prabowo nantinya akan menjadi presiden yang tidak memenjarakan orang-orang kritis."
Baginya, demokrasi sejati adalah demokrasi yang hidup dengan perdebatan sehat, bukan dengan asumsi atau pembungkaman. "Demokrasi seharusnya hidup dengan perdebatan yang sehat, bukan dengan asumsi atau pembungkaman," pungkasnya.
Secara pribadi, Refly Harun menyatakan tidak gentar dengan ancaman yang mungkin muncul akibat keberaniannya menyuarakan isu ini.
"Saya tidak takut dengan ancaman karena yakin publik bisa membedakan mana yang substansial dan mana yang menyerang karakter," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa isu ijazah ini menjadi rumit dan menimbulkan gesekan di masyarakat. "Saya merasa prihatin isu ijazah menjadi rumit dan menimbulkan gesekan," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Ratusan Hewan Ternak Warga Mati Disapu Awan Panas Gunung Semeru, Dampak Erupsi Makin Meluas
-
Profil Victor Hartono: Pewaris Djarum, Dicekal Negara Diduga Kasus Pajak
-
Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah, Kejati DIY Geledah Kantor BUKP Tegalrejo Jogja
-
Fakta-fakta Gangguan MRT Kamis Pagi dan Update Penanganan Terkini
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
Terkini
-
Dicekal ke Luar Negeri, Roy Suryo Cs Wajib Lapor Seminggu Sekali
-
Pengamat UGM Nilai Jokowi Melemah dan Kaesang Tak Mampu, Mimpi PSI Tembus Senayan 2029 Bakal Ambyar?
-
Sentil Pemerintah di DPR, Rhoma Irama Jadikan Demam Korea Cermin Sukses Industri Kreatif
-
Roy Suryo Cs 'Lawan Balik' Polisi, Desak Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi
-
Plot Twist Kasus Rizki Nurfadilah: Ngaku Korban TPPO, Ternyata Sadar Jadi Scammer di Kamboja
-
Pohon Tumbang Ganggu Layanan MRT, Gubernur Pramono: Sore Ini Kembali Normal
-
Dugaan Cinta Terlarang Perwira Polisi dan Dosen Untag: AKBP B Dipatsus, Kematian DLV Masih Misteri
-
Jangan Takut Lapor! KemenPPPA Tegaskan Saksi dan Korban KBGO Tak Bisa Dituntut Balik
-
Gerak Dipersempit! Roy Suryo Cs Resmi Dicekal ke Luar Negeri di Kasus Ijazah Jokowi
-
KPK Serahkan Rp 883 Miliar Hasil Perkara Investasi Fiktif ke PT Taspen