Sosok Syahda Guruh Langkah Samudera, Disebut Calon Dubes RI untuk Qatar

Suara.com - Di antara deretan nama diplomat yang diajukan ke DPR, muncul satu sosok yang mungkin belum akrab di telinga publik namun memiliki peran krusial bagi kepentingan ekonomi Indonesia di kancah global.

Syahda Guruh Langkah Samudera. Namanya kini menjadi pusat perhatian setelah disebut akan mengemban tugas strategis sebagai Duta Besar RI untuk Qatar.

Penunjukan ini menandakan sebuah pergeseran penting, dari seorang ahli hukum dan negosiator ulung di balik layar, menjadi wajah diplomasi Indonesia di salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di Timur Tengah.

Siapakah Syahda Guruh Langkah Samudera, dan mengapa rekam jejaknya sebagai Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi menjadi bekal yang sangat relevan untuk posisinya di Doha?

Sang Arsitek Perjanjian Ekonomi di Kemenlu

Syahda Guruh Langkah Samudera adalah seorang diplomat karier tulen dari Kementerian Luar Negeri.

Posisinya saat ini adalah Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, sebuah jabatan vital di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

Dalam peran ini, tugasnya sangat fundamental, yakni merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan seluruh kebijakan terkait pembentukan norma hukum dan perjanjian internasional di berbagai sektor vital.

Beberapa di antaranya meliputi:

Baca Juga: Usai Calon Duta Besar Jalani Fit and Proper Test, Kapan Hasilnya Diumumkan?

- Perdagangan dan Investasi: Menjadi garda terdepan dalam negosiasi perjanjian dagang dan investasi yang menguntungkan Indonesia.

- Keuangan dan Industri: Mengawal aspek hukum dalam kerja sama keuangan dan pengembangan industri dengan negara mitra.

- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Memastikan kedaulatan dan kepentingan nasional terlindungi dalam perjanjian terkait sumber daya alam dan isu lingkungan.

Singkatnya, ia adalah "arsitek hukum" di balik banyak perjanjian ekonomi yang menjadi landasan bagi diplomasi ekonomi Indonesia.

Perannya memastikan setiap langkah kerja sama internasional memiliki payung hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan nasional.

- Rekam Jejak Konkret: Dari Batas Maritim hingga Industri Halal