Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp200 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
AHY mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi.
"Ada 4 urusan utama dalam koordinasi Kemenkoinfrastruktur ini yang pertama adalah kemerataan pembangunan di kewilayahan termasuk juga agraria dan latar luar kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas, multimoda transportasi dan yang ketiga tentang infrastruktur dasar dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan semuanya dan yang terakhir tentang perumahan dan kawasan permukiman," kata AHY di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga harus mengawal program flagship dari Presiden Prabowo Subianto di antaranya seperti proyek Giant Sea Wall.
Kemudian, AHY juga mengatakan bahwa pihaknya mendapat tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
"Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," katanya.
Dengan keberadaan kereta api cepat tersebut, AHY menyebut bahwa hal tersebut akan menstimulan kemunculan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," katanya
Baca Juga: Anggaran Terus Dipotong, Begini Nasib BMKG Indonesia
Lebih lanjut, untuk itu, AHY mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.
"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar 200 miliar," ujarnya.
"Sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan 200 sekitar Rp315,9 miliar untuk tahun 2026 itu mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman dan banggar dan tentunya juga dari pemerintahan," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui