Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tambahan anggaran Rp200 miliar untuk tahun anggaran 2026.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).
AHY mengatakan bahwa usulan tambahan anggaran untuk dukungan manajemen dan juga untuk program-program koordinasi.
"Ada 4 urusan utama dalam koordinasi Kemenkoinfrastruktur ini yang pertama adalah kemerataan pembangunan di kewilayahan termasuk juga agraria dan latar luar kemudian yang kedua terkait dengan konektivitas, multimoda transportasi dan yang ketiga tentang infrastruktur dasar dari jalan, jembatan, bendungan, irigasi dan semuanya dan yang terakhir tentang perumahan dan kawasan permukiman," kata AHY di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga harus mengawal program flagship dari Presiden Prabowo Subianto di antaranya seperti proyek Giant Sea Wall.
Kemudian, AHY juga mengatakan bahwa pihaknya mendapat tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat Jakarta-Surabaya.
"Dan yang terakhir kami juga mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal kelanjutan dari pembangunan dan pengembangan kereta api cepat yang saat ini Jakarta-Bandung diharapkan ke depan bisa sambung sampai dengan Surabaya, Jawa Timur," katanya.
Dengan keberadaan kereta api cepat tersebut, AHY menyebut bahwa hal tersebut akan menstimulan kemunculan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru.
"Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju," katanya
Baca Juga: Anggaran Terus Dipotong, Begini Nasib BMKG Indonesia
Lebih lanjut, untuk itu, AHY mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp200 miliar.
"Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar 200 miliar," ujarnya.
"Sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan 200 sekitar Rp315,9 miliar untuk tahun 2026 itu mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari teman-teman dan banggar dan tentunya juga dari pemerintahan," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi