Bukan Pengaruhi Sikap ke Prabowo, Tuntutan JPU ke Hasto jadi Peluang Faksi Lain di PDIP Incar Sekjen

Suara.com - Tuntutan 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diprediksi tidak akan memengaruhi sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, tuntutan terhadap Hasto justru bisa dimanfaatkan oleh faksi lain di internal PDIP untuk mencari peluang politik yang lebih luas.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan.

"Saya berpandangan bahwa putusan pengadilan yang menetapkan hukuman pada Hasto selama 7 tahun, kemungkinan besar tidak akan membawa perubahan yang signifikan atas sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo ke depan," kata Cusdiawan kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).

Cusdiawan melihat sikap politik PDIP seperti begitu karena internal PDIP masih didominasi oleh mereka yang menggunakan gaya politik kompromis-akomodatif.

"Dengan kata lain, bila PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Prabowo dalam konteks merespon atas hukuman Hasto tersebut maka besar kemungkinan akan mengganggu keseimbangan parpol itu sendiri," kata Cusdiawan.

Cusdiawan berpandangan tuntutan 7 tahun penjara terhadap Hasto justru bisa menjadi peluang yang akan dimanfaatkan oleh faksi lain di internal PDIP.

"Malahan, bisa juga dengan ditetapkannya hukuman atas Hasto maka hal ini bisa dilihat oleh faksi yang diduga selama ini memiliki sikap yang bersebrangan dengan gaya berpolitiknya Hasto sebagai peluang politik untuk semakin mempelebar pengaruh politik mereka dalam tubuh partai," kata dia.

Bukan tidak mungkin pengaruh politik itu akan digunakan oleh faksi lain sebagai jalan meraih posisi Sekjen PDIP.

Baca Juga: Prabowo Dorong Perluasan Pemanfaatan NBD Hingga Usul South-South Economic Compact

"Termasuk berupaya menjadikan kader yang berada dalam lingkup faksi yang bersebrangan dengan Hasto tadi sebagai sekjen yang menggantikan Hasto," kata Cusdiawan.

"Maka dinamika politik dalam PDIP akan menarik, sekaligus menjadi tantangan yang besar bagi ketumnya untuk terus bisa menjaga keseimbanganparpol di tengah konfigurasi politik yang ada," sambung Cusdiawan.

Tak Tampak sebagai Oposisi

Terlepas dari ada tidaknya kasus yang menjerat Hasto, Cusdiawan memandang PDIP sebagainya tampil sebagai oposisi pemerintahan agar demokrasi berjalan lebih baik.

"Terlebih lagi dengan adanya fenomena executive aggrandisement atau penggelembungan kekuasaan," kata Cusdiawan.

Tetapi sejauh ini, Cusdiawan melihat sikap politik yang diambil PDIP dalam pemerintahan Prabowo justru bukan terkesan sebagai opisisi. Berbeda dengan sikap PDIP yang secara tegas sebagai partai oposisi ketika zaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Menurutnya, ada faktor yang menjadi sebab PDIP tidak terang-terangan beroposisi dalam pemerintahan Prabowo. Faktor tersebut karena adanya beberapa faksi di internal partai.

"Dalam hemat saya, hal ini terjadi karena adanya faksionalisasi dalam internal PDIP saat ini, yang mana salah satu faksinya lebih mengedepankan gaya berpolitik yang kompromis-moderat, dan bukan konfrontatif," kata Cusdiawan.