Sosok Taufan Pawe: Dari Advokat Andal dan Wali Kota Berprestasi, Kini Mengabdi di Senayan

Suara.com - Beredar isu Taufan Pawe ditetapkan jadi tersangka tindak pidana korupsi membuat heboh publik di Sulawesi Selatan.

Hal itu pun langsung dibantah oleh Polda Sulawesi Selatan. Namun, bagi yang belum terlalu tahu detil sosok Taufan Pawe. berikut kami sajikan sekilas sosoknya.

Panggung politik nasional di Senayan menyambut wajah-wajah baru untuk periode 2024-2029, dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H.

Dikenal luas sebagai Wali Kota Parepare dua periode yang sukses. Politisi senior Partai Golkar ini kini membawa segudang pengalamannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Dapil Sulsel II, nama Taufan Pawe bukanlah sosok asing.

Namun, bagi publik nasional, rekam jejaknya yang panjang dan berlapis di bidang hukum serta birokrasi layak untuk dikulik lebih dalam.

Siapakah Taufan Pawe dan apa yang bisa kita harapkan dari kiprahnya di kursi legislatif?

Fondasi Kuat di Dunia Hukum

Sebelum dikenal sebagai birokrat dan politisi, Taufan Pawe adalah seorang praktisi hukum tulen. Pendidikannya menunjukkan fokus yang tak main-main di bidang ini.

Baca Juga: Polemik RKUHAP, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Protes di DPR RI

Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada 1989, dilanjutkan dengan Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada 2007.

Puncaknya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar pada 2014.

Jejak kariernya dimulai sebagai konsultan hukum untuk berbagai perusahaan besar sejak 1990 dan juga sebagai Dosen Luar Biasa di almamaternya, Fakultas Hukum UMI.

Pengalaman ini membentuknya menjadi sosok yang memahami seluk-beluk regulasi dan penegakan hukum dari sisi praktis maupun akademis—sebuah modal yang sangat berharga bagi seorang legislator.

Dua Periode Memimpin Parepare: Warisan dan Terobosan

Kiprah Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare (2013-2023) menjadi bukti nyata kemampuannya mentransformasi teori dan pengalaman hukum ke dalam kebijakan publik yang berdampak.