Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan telah melakukan koordinasi dengan Polres Blitar terkait kasus perundungan siswa baru saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Komisioner KPAI, Dyah Puspitarini, menyatakan proses hukum terhadap kasus tersebut masih berjalan dan saat ini telah memasuki tahap penyelidikan.
“Kami sudah koordinasi dengan Polres dan saat ini masih masuk dalam tahap penyelidikan. Sudah ada 14 anak yang dimintai keterangan ya, tapi statusnya masih saksi. Jadi akan dilihat kembali di proses penyelidikan selanjutnya,” ujar Dyah kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).
Ia menambahkan, perundungan tersebut terjadi di lingkungan sekolah dan melibatkan kakak kelas, bukan hanya sesama angkatan.
Menurutnya, bullying dipicu karena adanya unsur senioritas pada masa tahun ajaran baru terhadap para murid baru.
"Iya (motifnya) karena senioritas," kata dia.
Kasus itu turut juga dilaporkan ke KPAI. Dyah menyebutkan kalau telah ada sejumlah saksi dari murid lain yang telah dimintai keterangan. Kendati berstatus saksi, anak-anak itu juga termasuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dalam konteks peradilan pidana anak.
Lebih lanjut, Dyah menyebut kalau kasus ity seharusnya menjadi pengingat bersama akan pola kekerasan di lingkungan sekolah yang sudah lama diidentifikasi oleh KPAI. Dyah mengungkapkan kalau momen tahun ajaran baru memang rawan terjadi perundungan antar siswa.
"KPAI sejak dua tahun yang lalu sebenarnya sudah membuat siklus kekerasan fisik pada anak. Itu sebenarnya polanya tiap bulan apa mungkin menjadi bullying dan sebagainya. Termasuk di awal tahun ajaran baru itu marak bullying," ungkapnya.
Baca Juga: Hari Terakhir MPLS Jadi Neraka, Siswa Baru SMP di Blitar Dikeroyok Kakak Kelas, Videonya Viral!
Dyah menuturkan kalau penyebab bullying pada tahun ajaran baru itu tak lepas dari situasi senioritas bagi para kakak kelas.
Berita Terkait
-
KPAI Bongkar 1.406 Kasus Keracunan Akibat MBG: Tanda Buruknya Tata Kelola
-
Viral! Anaknya Korban Bully hingga Meninggal, Pilih Buang Muka Saat Dipeluk Wali Kelas
-
Ungkap Bahaya Anak Kian Terjebak Dunia Digital, KPAI: Kungkungan Gadget Harus Dilawan!
-
Polisi Periksa 20 Guru-Siswa, Terbongkar Skenario Balas Dendam di Balik Viral Siswa MPLS Dikeroyok
-
Hari Terakhir MPLS Jadi Neraka, Siswa Baru SMP di Blitar Dikeroyok Kakak Kelas, Videonya Viral!
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
-
'Kakak Saya Belum Bisa Dihubungi', Pilu Keluarga Cari Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Lewat Medsos
Terkini
-
KPK Dalami Uang USD 1 Juta di Kasus Dugaan Suap Pansus Haji DPR RI
-
Bima Arya Tekankan Efisiensi dan Sinergi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah
-
Gus Ipul Usul Perluasan Bansos untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
-
Ketum TP PKK Tekankan Peran Strategis PKK dan Posyandu di Papua Selatan
-
KAI Refund 4.878 Tiket Imbas Kecelakaan di Bekasi, Jamin Ganti Rugi 100 Persen
-
Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026, Ini Alasannya
-
Pusdokkes Polri Ungkap Kondisi Korban Kecelakaan Kereta Bekasi, Alami Multipel Trauma Parah
-
Buku Kriminalisasi Kebijakan Ungkap Bahaya Pasal Karet UU Tipikor: Bisa Picu Krisis Kepemimpinan
-
Penanganan Sampah jadi Prioritas Nasional, Prabowo Optimis Banyumas Capai Target Zero Waste to Money
-
Dari Sampah Jadi Genteng, Prabowo Dorong Inovasi Bernilai Ekonomi