Job Batal-Identitas Dipaksa Hilang, Arus Pelangi Kecam Kebijakan Waria Dilarang Tampil di HUT RI

Suara.com - Kebijakan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi melarang kelompok transpuan atau waria terlibat dalam perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 RI menuai kecaman keras.

Arus Pelangi, organisasi yang fokus pada isu keberagaman gender dan seksualitas, menyebut larangan yang tertuang dalam surat edaran tersebut tidak hanya diskriminatif, tetapi juga menyebarkan ujaran kebencian dan merampas hak hidup warga negara.

Sekretaris Umum Arus Pelangi, Echa Waode, menilai langkah pejabat publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini telah menciptakan ruang gerak yang semakin sempit bagi kebebasan berekspresi, khususnya bagi komunitas transpuan.

“Jadi ini menurutku sangat diskriminatif sekali. Seharusnya pejabat publik itu tidak menyuarakan ujaran-ujaran kebencian terhadap siapapun, termasuk kawan-kawan kelompok LGBT dan khususnya kawan-kawan transpuan,” kata Echa kepada Suara.com, Rabu (6/8/2025).

Sorotan paling tajam diarahkan Echa pada isi surat edaran yang menyamakan keberadaan transpuan dengan aktivitas negatif seperti mabuk-mabukan, minuman keras (miras), dan narkoba.

Menurutnya, penyetaraan ini adalah sebuah kekeliruan fatal yang mengkriminalisasi identitas seseorang.

“Kenapa sih negara berpikir menjadi diri sendiri ataupun menjadi seorang transpuan adalah sebuah kejahatan? Jangan dimasukkan ke dalam diksi menjadi transpuan itu adalah kejahatan,” ujarnya dengan nada prihatin.

Echa menjelaskan bahwa bagi banyak transpuan termasuk di Gorontalo, tampil di berbagai acara adalah sebuah pekerjaan seni dan cara mereka mencari nafkah secara halal.

“Itu kan mereka mencari uang ya. Maksudku selama dia tidak merugikan siapapun, dia tidak melanggar undang-undang, ya biarkan saja mereka mengisi acara itu dengan penampilan senyamannya mereka,” tambahnya.

Baca Juga: Merdeka untuk Siapa? Mami Yuli Kecam Keras Pemkab Gorontalo Soal Larangan Waria di Acara HUT RI

Job Dibatalkan dan Identitas Dilenyapkan

Lebih jauh, Echa mengungkap bahwa kebijakan diskriminatif ini juga telah memicu dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh komunitas transpuan.

Di mana banyak pekerjaan yang sudah disepakati akhirnya dibatalkan sepihak oleh penyelenggara acara, karena takut melanggar edaran bupati.

“Ada teman-teman yang udah ngisi job untuk wedding itu dibatalkan. Menurutku ini menjadi satu lagi kekerasan ekonomi untuk teman-teman komunitas transpuan,” ungkap Echa.

Selain kerugian materi, larangan ini juga memaksa transpuan untuk melenyapkan identitas mereka jika ingin tetap tampil. Echa menceritakan ada anggota komunitas transpuan yang diberi pilihan menyakitkan oleh penyelenggara acara.

“Ada kawan yang sharing dari Gorontalo, dia dikasih pilihan, ‘lo boleh tampil tapi lo nggak boleh dandan, nggak boleh make up’. Jadi dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri dan itu menghilangkan identitas seseorang,” jelasnya.

Echa menekankan bahwa menjadi transpuan bukanlah sebuah profesi atau kostum yang bisa dilepas-pasang, melainkan sebuah identitas yang melekat. Memaksa mereka tampil tanpa ekspresi gendernya sama saja dengan merampas jati diri mereka.

“Menjadi seorang transpuan itu bukan suatu pekerjaan, tetapi itu suatu identitas. Penerbitan surat edaran ini sangat merugikan kawan-kawan dan ini adalah bentuk ketimpangan keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.