Suara.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyinggung soal gaji guru dan dosen yang dibiayai dari keuangan negara.
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus ditanggung dari keuangan negara, atau dari partisipasi publik.
Sekjen P2G Satriwan Salim mempertanyakan sikap Sri Mulyani itu, mengingat anggaran pendidikan yang cukup besar.
"Jadi bagaimana persoalan pendidikan itu akan menjadi prioritas oleh pemerintah? Karena anggaran pendidikan saja, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mendapatkan porsi yang sangat minimalis," kata Satriwan saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/8/2025).
Hal itu disampaikan Satriwan bukan tanpa alasan. Sebab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjalankan pendidikan di tingkat SD sampai SMA hanya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 33,5 triliun.
Padahal merujuk pada anggaran pendidikan pada 2025, telah dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun.
Sisanya, kata Satriwan, justru lebih dinikmati sekolah kedinasan di bawah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
"Nah ke mana banyak alokasinya dipakai? Itu justru oleh kementerian-kementerian lain. Sekolah-sekolah dinas di Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian,Kementerian Sosial, dan lain-lain," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat berpidato dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025), Sri Mulyani menyinggung soal gaji guru dan dosen yang dikeluhkan di media sosial.
Baca Juga: Suara Live! Bupati Sudewo Disoraki Warga, Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru Tak Pakai Uang Negara?
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.
Dia kemudian melemparkan pertanyaan, soal sumber dana gaji guru dan dosen.
"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat," ujarnya.
Berita Terkait
-
Gaji Guru dari Iuran Publik? Wacana Sri Mulyani Cederai Amanat Konstitusi
-
Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru Tak Ditanggung Negara, Ekonom: Pernyataan Tak Bermoral
-
Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru dari Partisipasi Publik, Kemana APBN 20 Persen untuk Pendidikan?
-
Sri Mulyani Sentil Gaji Guru Rendah: Pajak Rakyat Buat Apa?
-
Suara Live! Bupati Sudewo Disoraki Warga, Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru Tak Pakai Uang Negara?
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah