Suara.com - Nama Silfester Matutina kembali menjadi sorotan tajam publik. Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet) ini berada di pusat kontroversi hukum dan politik setelah vonis penjaranya tak kunjung dieksekusi selama bertahun-tahun, yang kini memicu manuver dari sesama relawan Jokowi.
Berikut adalah deretan fakta panas terkini seputar kasus Silfester Matutina:
1. Vonis 1,5 Tahun Penjara yang Mangkrak 6 Tahun
Silfester Matutina adalah terpidana dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Putusan hukumannya, yakni 1 tahun 6 bulan penjara, telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tahun 2019.
Namun, hingga kini atau sudah 6 tahun berlalu, eksekusi terhadap vonis tersebut belum juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Roy Suryo Ancam Laporkan Kajari Jaksel ke Kejagung
Tidak adanya eksekusi membuat Roy Suryo dan tim advokasinya geram. Mereka mengancam akan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) karena dinilai menunda-nunda eksekusi.
"Kami punya rencana, perkara ini akan kami laporkan ke Jamwas dan Jambin Kejaksaan Agung RI. Karena Kajari dalam hal ini yang punya gawean terhadap perkara Silfester Matutina belum melakukan eksekusi sama sekali,” kata anggota tim advokasi, Abdul Gafur Sangadji, Senin (11/8/2025).
Pihak Roy Suryo menegaskan bahwa tidak ada alasan yuridis untuk menunda eksekusi.
Baca Juga: Bawa Badik ke Kejati, Panglima Adat Ultimatum Jaksa Agung: Tangkap Silfester Matutina Penghina JK!
3. Projo Minta Presiden Prabowo Beri Amnesti
Di tengah desakan eksekusi, kelompok relawan Jokowi lainnya, Projo, membuat manuver politik. Mereka secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti (pengampunan) kepada Silfester Matutina.
Wakil Ketua Umum Projo, Fredy Damanik, menyatakan bahwa kasus Silfester memiliki dimensi politik.
“Harapan saya dan harapan teman-teman, setidaknya seperti itu. Ini momen persatuan. Apalagi Pak JK sudah memaafkan,” ujar Fredy.
4. Permintaan Amnesti Dikecam sebagai Langkah Lancang
Usulan Projo langsung menuai kecaman dari kubu Roy Suryo. Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis menilai permintaan tersebut cacat hukum dan lancang karena mengintervensi hak prerogatif presiden.
Berita Terkait
-
Bawa Badik ke Kejati, Panglima Adat Ultimatum Jaksa Agung: Tangkap Silfester Matutina Penghina JK!
-
Berstatus Terpidana, Kubu Roy Suryo Ngamuk Tahu Silfester Matutina Komisaris BUMN: Kami Tak Ridho!
-
Projo Minta Amnesti untuk Silfester Matutina, Tim Roy Suryo Meradang: Freddy Damanik Lancang!
-
Aparat Tak Berani Sentuh? Orang Dekat Jokowi Silfester Bisa Dianggap Kebal Hukum
-
Vonis 6 Tahun Silfester Matutina Mangkrak, Roy Suryo Bakal Laporkan Kajari Jaksel ke Kejagung
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
Terkini
-
MA Lepas Tangan, Hakim Korup PN Depok Tak akan Dibela, Bantuan Hukum Ditolak Mentah-mentah
-
Geger Data BPJS-PBI Februari 2026, Menkeu: Jangan Bikin Kejutan yang Merugikan
-
Mensos Pastikan Pasien PBI JK Nonaktif Dijamin 3 Bulan: Siapapun Pasien Itu, RS Tak Boleh Menolak
-
Eks Wamen Noel Sebut Praktik Pemerasan Sertifikat K3 Sudah Ada Sejak 2012, Siapa Dalangnya?
-
Dasco Angkat Bicara Soal 2 persen Publik Tak Puas Kinerja Prabowo: Ini Penting!
-
Kemensos Temukan Puluhan Juta Warga Miskin Belum Terlindungi PBI JKN
-
Kecewanya Ketua MA Sunarto Pimpinan PN Depok Kena OTT KPK, Padahal Tunjangan Hakim Baru Naik
-
Sidang Korupsi Kemenaker: Noel Sebut Partai Politik 'Tiga Huruf' Terlibat Kasus Pemerasan K3
-
Banyak Media Terhimpit PHK, Menko PM Janjikan Ada Distribusi Iklan Merata
-
Ironi Kenaikan Tunjangan, Ketua MA Kecewa Berat Pimpinan PN Depok Terjaring OTT KPK