Suara.com - Babak baru kasus korupsi kuota haji 2024 dimulai. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status kasus ke penyidikan dan mencekal tiga orang.
Mereka ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur (FHM).
“KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).
Pencekalan terhadap pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur ini tentu mengagetkan. Sebab Maktour selama ini dikenal sebagai perusahaan travel umrah dan haji terbesar di Indonesia.
Banyak para pesohor tanah air yang memilih pergi ke tanah suci baik umrah maupun haji terutama haji khusus melalui Maktour.
Terbaru adalah pada musim haji 2025 lalu, para artis seperti Ivan Gunawan, Surya Insomnia, Afgan, menjadi jemaah haji khusus lewat Maktour.
Profil Maktour
Maktour berdiri di tahun 1970-an yang merupakan singkatan dari Makassar Toraja. Saat itu perusahaan tersebut adalah biro wisata yang khusus melayani turis lokal maupun mancanegara untuk mengenalkan kekayaan alam dan seni budaya Toraja. Pemiliknya adalah tokoh-tokoh terkemuka dan para kepala suku di Toraja, salah satunya Panggalo.
Pada pertengahan 1980-an kinerja Maktour terus menurun. Dinas Pariwisata Makassar lalu mencari pihak yang mau membantu mengatasinya.
Baca Juga: Berapa Gaji Yaqut Cholil Qoumas saat Jadi Menag? Kini Dicekal KPK
Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kakak beradik, Mohammad Rocky, Noval, dan Fuad Hasan Masyhur, yang ingin mendirikan biro wisata, tertarik untuk mengambilalih Maktour dari Kepala Suku Toraja, Panggalo.
Setelah melalui lobi-lobi, usaha ketiganya berbuah manis. Maktour berhasil mereka pegang walaupun sempat mendapat tentangan dari salah satu pemilik saham.
Maktour lalu diubah menjadi travel umrah dan haji. Ini terjadi tak lama setelah Fuad Hasan menunaikan ibadah haji di tahun 1980.
Saat itu Fuad merasa pelayanan dari biro perjalan haji kurang memuaskan. Itulah yang membuat pria keturunan Arab mendirikan Maktour dengan satu visi: menghadirkan pengalaman ibadah yang istimewa, nyaman, dan penuh makna bagi setiap jamaah.
Dicabut Izinnya
Maktour pernah tersandung masalah di tahun 2008. Ketika itu Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama Republik Indonesia mencabut izin Maktour.
Tag
Berita Terkait
-
Berapa Gaji Yaqut Cholil Qoumas saat Jadi Menag? Kini Dicekal KPK
-
Noda Korupsi di Kementerian Agama: Dana Haji Hingga Jual Beli Jabatan
-
Tersangka Kasus Suap Proyek Jalur KA, ASN Kemenhub Risna Sutriyanto Ditahan KPK!
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Larang Gus Yaqut Bepergian 6 Bulan
-
Skandal Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun: 10 Agen Travel Terlibat, Pemilik Maktour Travel Dicekal
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana