Demo Tuntut Sudewo Lengser dari Bupati Pati, Bendera One Piece Ikut Berkibar

Suara.com - Sebuah pemandangan unik hadir di tengah aksi unjuk rasa warga di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025). Di antara lautan manusia dan bendera Merah Putih, tampak berkibar bendera khas anime populer, One Piece.

Kehadiran bendera dengan logo tengkorak bertopi jerami ini menjadi simbol perlawanan yang tak biasa.

Bendera Bajak Laut Topi Jerami dari serial One Piece seringkali dimaknai sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tiran dan pencarian akan kebebasan.

Simbol tersebut rasanya sejalan dengan masyarakat yang menginginkan perubahan. Mereka melakukan perlawanan, mendesak agar Bupati Pati, Sudewo, untuk lengser dari jabatannya.

Seorang orator dari atas mobil komando terdengar menyerukan pesan persatuan kepada massa aksi.

"Atas nama masyarakat kabupaten Pati, tolong kita saling menjaga satu sama lain. Sepakat?" ucap orator tersebut yang disambut riuh oleh para demonstran.

Aksi ini pun mendapat dukungan luas dari warganet di media sosial. Banyak yang memuji kekompakan warga Pati yang turun ke jalan, mulai dari orang tua, petani, hingga ibu rumah tangga.

"Kalau di Jakarta kebanyakan yang turun adalah mahasiswa mahasiswi. Di Pati bener masyarakat, orang tua, petani, ibu rumah tangga yang akhirnya mendapatkan dampaknya. Kota lain bisa contoh ini. Ini lebih high alert," tulis warganet dengan akun @mub****.

Warganet lain juga turut memberikan semangat dan mempertanyakan keberanian sang Bupati.

Baca Juga: Bendera One Piece Dicekal? Ustaz Felix Siauw Ngamuk ke Petugas Taman, Endingnya Malah Bikin Ngakak!

"Berani nggak tuh Bupati menghadapi rakyat?" timpal akun @jus7*****.

Dukungan lain datang dari akun @ima**** yang menulis, "Kami bersama rakyat Pati. Hancurkan kesewenangan terhadap rakyat! Kalian dipilih untuk mengemban amanah mensejahterakan bukan untuk menindas!"

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kekecewaan warga terhadap sejumlah kebijakan Bupati Sudewo, terutama rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen. 

Meskipun kebijakan tersebut telah dibatalkan, pernyataan Sudewo yang dinilai arogan dan menantang warga untuk berdemo sudah terlanjur menyulut amarah publik.