Deretan Daerah yang Pajaknya Naik Bikin Warga Menjerit, Ada Sampai 1.202 Persen!

Suara.com - Gelombang protes warga akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap mencekik leher ternyata bukan hanya monopoli Pati dan Cirebon. Fenomena "syok tagihan PBB" ini meluas ke berbagai daerah di Indonesia, memicu kemarahan kolektif dan aksi-aksi protes yang tak terduga.

Dari Jawa Timur hingga Sulawesi Selatan, warga dibuat terperangah dengan lonjakan tagihan yang mencapai ratusan bahkan ribuan persen. Berikut adalah daftar daerah yang warganya ikut menjerit akibat kebijakan kenaikan PBB yang dinilai gila-gilaan:

Jombang, Jawa Timur: Bayar Pajak Pakai Uang Koin Protes Kenaikan 1.202%

Di Jombang, Jawa Timur, eskalasi kenaikan PBB mencapai puncaknya. Sebanyak 5.000 warga tercatat telah melayangkan protes ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah Heri Dwi Cahyono (61), yang syok mendapati PBB tanahnya meroket 1.202 persen atau 12 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Namun, aksi paling dramatis dilakukan oleh Joko Fattah Rochim (63). Sebagai bentuk protes atas kenaikan PBB rumahnya yang mencapai 370 persen, ia mendatangi kantor Bapenda dan menumpahkan segalon uang koin di loket pembayaran.

"Uang koin itu bentuk protes saya karena saya tidak punya uang, ini celengan anak saya sejak SMP, sekarang dia (kuliah) sudah semester 2," kata Fattah pada Senin (11/8).
"Minta saya, bupati (Jombang) harus tegas, kenaikan PBB P2 tahun 2024 yang sangat merugikan masyarakat Jombang harus dibenahi," tambah dia.

Kepala Bapenda Jombang, Hartono, mengakui telah menerima ribuan keluhan dan mempersilakan warga mengajukan keberatan.

Cirebon, Jawa Barat: Tagihan Rp65 Juta, Naik 1000 Persen

Kisah pilu datang dari tokoh masyarakat Cirebon, Darma Suryapranata (83). Tagihan PBB rumahnya yang semula hanya Rp 6,3 juta, meledak menjadi Rp 65 juta, sebuah kenaikan 1.000 persen.

Baca Juga: Sindir Telak Pajak Amplop Kondangan, Furry Setya Pilih Jadi Orang Gila: Nggak Begitu Berisiko!

“Waktu lihat tagihannya, saya kaget, masa Rp 65 juta pada tahun 2024. Padahal di tahun 2023 hanya Rp 6,3 juta. Kenaikannya itu kan 1.000 persen,” ujar Surya, dikutip Rabu (13/8/2025).

Keterkejutan ini memicu pergerakan Paguyuban Pelangi Cirebon yang terinspirasi dari keberhasilan warga Pati.

"Kalau di Pati bisa, kenapa di Cirebon tidak? Kami ingin seperti Pati," seru Hetta Mahendrati, juru bicara paguyuban.
Menurutnya, perjuangan melawan Perda yang menjadi dasar kenaikan ini sudah dilakukan sejak Januari 2024, namun hingga kini belum membuahkan hasil.

Bone, Sulawesi Selatan: Pajak Naik 300 Persen, Mahasiswa Demo

Gelombang protes menyeberang hingga ke Sulawesi. Di Kabupaten Bone, massa mahasiswa turun ke jalan pada Selasa (12/8) untuk menolak kenaikan PBB yang mencapai 300 persen. Aksi di depan Kantor DPRD Bone bahkan diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong dengan aparat Satpol PP.

Para mahasiswa menuding Pemkab telah bertindak sewenang-wenang tanpa kajian dan sosialisasi yang memadai.

"Ini sudah sewenang-wenang, tanpa kajian, tanpa sosialisasi tiba-tiba pajak dinaikkan. Banyak masyarakat yang mengeluh, mereka kaget," seru Arfah, koordinator aksi dari HMI.

"Kenaikan ini juga tidak merata, ada kenaikan 65 persen, 100 persen, 150 persen, bahkan ada 300 persen," tambah Ketua Cabang PMII Bone, Zulkifli.

Semarang, Jawa Tengah: Nenek 69 Tahun Syok Pajak Naik 441 Persen

Di Ambarawa, Kabupaten Semarang, seorang nenek bernama Tukimah (69) dibuat kaget oleh tagihan PBB-nya yang naik hingga 441 persen. Keponakannya, Andri Setiawan (42), harus bolak-balik ke kantor Pemkab untuk meminta penjelasan.

"Kenaikannya 441 persen, sampai lima kali lipat. Awalnya kami kira salah ketik," kata Andri. Ia mengaku kecewa karena tidak ada sosialisasi sama sekali. Alasan pemerintah yang menyebut kenaikan didasarkan pada kedekatan lokasi dengan jalan raya dan perumahan baru pun dipertanyakan.

"Dianggapnya yang bikin naik karena rumah dekat jalan utama. Kalau itu sudah dari dulu kala di situ, terus kalau alasannya di belakang sudah dibangun perumahan, itu sudah 10 tahun perumahannya," ujar Andri.

Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, mengonfirmasi adanya penyesuaian PBB karena perubahan nilai tanah di ruas jalan strategis dan penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari BPN yang belum pernah diperbarui selama 14 tahun.