Kritik Praktik Audit BPK dan BPKP, Dedi Mulyadi : Jangan Cuma Administratif!

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik tajam praktik audit anggaran yang dijalankan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, audit seharusnya tidak hanya berfokus pada temuan administratif, melainkan pada hasil (outcome) dan manfaat (benefit).

Kritiknya disampaikan saat mengulas kekacauan pengelolaan anggaran di Jawa Barat, di era sebelum kepemimpinannya.

Ia mempertanyakan bagaimana sejumlah alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran dapat lolos dari pengawasan selama bertahun-tahun.

“Audit BPK atau BPKP semestinya tidak hanya bersifat administratif temuan, tetapi seharusnya pada outcome dan benefit.” ujar Dedi, dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, pada Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, tolak ukur keberhasilan penggunaan anggaran seringkali hanya dinilai berdasarkan kemampuan menyerap anggaran secara maksimal, dan hal tersebut harus segera diubah.

“Keunggulan anggaran itu bukan seberapa besar anggaran itu kemudian diserap. Tetapi seberapa bermakna (anggaran itu) memiliki outcome dan benefit sebagai kepentingan publik.” tegasnya.

Di sisi lain, Dedi juga menyadari dan mengakui bahwa lembaga audit seperti BPK juga memiliki keterbatasan.

“BPK kan punya kelemahannya. Lamanya audit dengan jumlah orang itu tidak sebanding dengan yang diaudit. Nggak mungkin bisa memotret seluruh isi dokumen anggaran tersebut,” jelasnya, dalam podcast tersebut, dikutip dari YouTube.

Baca Juga: Bantah Tudingan Penggunaan Buzzer, Dedi Mulyadi : Hasil dari Transparansi Anggaran Kepada Publik

Kemudian, Dedi mengusulkan solusi agar ada perlakuan audit yang berbeda, menyesuaikan dengan skala anggaran yang diperiksa, dan lama waktu ditambah menyesuaikan besaran anggaran.

“Harus beda perlakuan audit terhadap anggaran yang 31 triliun, harus berbeda dengan audit yang 2 triliun.” usul Dedi.

Gagasan tersebut merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan besar-besaran yang sedang ia jalankan di Jawa Barat.

Setiap kebijakan dan alokasi anggaran kini diarahkan untuk menghasilkan dampak yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar memenuhi target serapan dan laporan administratif.

Reporter : Nur Saylil Inayah