Suara.com - Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan militer kembali mengemuka dengan keras seiring kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Analis militer Selamat Ginting secara tegas menyatakan bahwa LGBT adalah ancaman serius yang harus diberantas dari institusi pertahanan negara.
Menurutnya, diperlukan langkah-langkah preventif yang radikal, mulai dari proses rekrutmen hingga perbaikan fasilitas mendasar di barak, untuk membendung apa yang ia sebut sebagai "salah satu musuh negara".
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dinamika internal di tubuh TNI. Selamat Ginting menekankan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi prajurit dengan orientasi LGBT, dan penyaringan harus dilakukan sejak pintu masuk pendidikan militer.
"Karena itu menurut saya di dalam penerimaan tentara nantinya faktor kemungkinan LGBT itu harus ada seleksi yang ketat. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Itu di Indonesia dilarang. Sangat dilarang," ujar Ginting dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.
Sikap tegas ini didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan LGBT dapat mengganggu soliditas, disiplin, dan efektivitas prajurit, terutama saat menjalankan tugas berat yang menuntut ketahanan mental dan fisik.
Kebutuhan Biologis di Medan Operasi Jadi Celah
Salah satu argumen utama yang dikemukakan Ginting adalah kerentanan prajurit saat berada dalam tugas operasi jangka panjang. Terisolasi dari keluarga, termasuk istri, selama berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, dapat menciptakan kekosongan yang berisiko memicu penyimpangan perilaku seksual.
"Misalnya mereka dalam tugas operasi bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih. Artinya dia harus meninggalkan anak dan istrinya. Sementara kebutuhannya, kebutuhan biologisnya seperti apa. Itu kan juga harus dipikirkan," paparnya.
Baca Juga: Soroti Isu LGBT di TNI, Analis Tegas: Hilangkan Praktik 'Mandi Bersama' di Satuan
Ginting mempertanyakan solusi yang disiapkan oleh institusi untuk mengatasi kebutuhan manusiawi ini secara sehat dan benar. Tanpa adanya jalan keluar yang terkelola, ia khawatir para prajurit akan mencari pelampiasan yang salah, termasuk ke sesama jenis.
"Apa boleh selama itu, bagaimana penanganannya apabila ada kebutuhan-kebutuhan biologis seperti itu, bagaimana solusinya? Jangan sampai nantinya malah terjadi kasus LGBT," tegasnya.
Ia juga merujuk pada kasus-kasus di militer negara lain, seperti Amerika Serikat, sebagai bukti bahwa isu ini nyata dan sering berujung pada pemecatan.
"Karena banyak di beberapa negara di Amerika juga kan. Pemecatan-pemecatan termasuk tentara wanita, tentara laki-laki juga gitu," ujar dia.
Puncak dari argumentasinya adalah pelabelan LGBT sebagai ancaman setara musuh negara yang harus dimusnahkan. Ini menandakan betapa seriusnya ia memandang isu tersebut dari perspektif pertahanan dan ideologi bangsa.
"Karena itu pelajaran bagi kita memang LGBT itu adalah salah satu musuh negara yang harus dienyahkan," ungkapnya.
Namun, Ginting tidak hanya berhenti pada tataran ideologis. Ia menukik pada masalah praktis di lapangan yang menurutnya secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang subur bagi potensi pelecehan dan perilaku menyimpang: fasilitas kamar mandi komunal.
Praktik "mandi bersama" di bak-bak panjang, terutama di satuan pendidikan, dianggap sebagai sebuah pelanggaran privasi yang fundamental.
"Memang yang harus dipikirkan juga di satuan-satuan seperti satuan pendidikan misalnya kamar mandi itu kan panjang. Jadi orang mandi bersama itu kan enggak boleh. Kalau dari sisi agama enggak boleh. Telanjang bersama-sama. Ini juga harus dipikirkan. Mandi itu kan sesuatu yang privat," katanya.
Ia menegaskan bahwa, bahkan di antara sesama jenis, melihat tubuh telanjang orang lain adalah hal yang tidak dapat dibenarkan dan berpotensi menimbulkan masalah, terutama bagi "tentara remaja" yang masih dalam tahap pembentukan. Fasilitas yang tidak manusiawi ini, menurutnya, harus segera dievaluasi dan diubah.
"Tidak boleh orang melihat tubuh kita kan walaupun sesama laki-laki atau sesama perempuan. Enggak boleh. Karena itu harus juga diperiksa batalion ini apakah memang memadai kamar mandi untuk para tentara remaja. Ini kan sebutannya tentara remaja yang memang wajib berada di kesatrian, di asramanya. Itu juga harus diperiksa. Enggak boleh sebenarnya di tempat pendidikan militer itu baknya panjang. Terus mandi bersama," jelas Ginting.
Berita Terkait
-
Soroti Isu LGBT di TNI, Analis Tegas: Hilangkan Praktik 'Mandi Bersama' di Satuan
-
Ditanya Perwira TNI Lulusan S3 Soal Geopolitik, Gibran Malah Minta Pihak Lain yang Jawab
-
Kekerasan di Tubuh TNI: Analis Soroti Pelaku Gen Z yang Bawa Mental Tawuran dari Bangku SMA
-
5400 Telur Penyu Diselundupkan: Jejak Digital Ungkap Kongkalikong Sipil-TNI di Kalbar
-
Merah Putih Berkibar di Kedalaman Laut Aceh: Upacara HUT ke-80 RI yang Bikin Merinding
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun