Ada Bom Waktu Incar Pemakzulan Prabowo, Eks Panglima TNI Ungkap Upaya Sabotase di Lingkar Pemerintah

Suara.com - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, melihat ada upaya sabotase dari lingkar pemerintahan dengan tujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

Gatot melihat indikasi tersebut dari gelagat sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang kebijakannya justru kerap insubordinasi dengan kepala negara.

Prabowo tercatat beberapa kali turun tangan langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang kadung ramai di publik.

Gatot membeberkan sejumlah masalah dari menteri yang ia nilai sebagai bentuk insubordinasi.

Paparan itu disampaikan deklarator Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu dalam acara Reuni 5 Tahun KAMI di Yogyakarta, Senin, 18 Agustus 2025, sebagaimana yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun dengan judul "Gatot Ajak Demo Prabowo! Masak Sudah Hampir Satu Tahun Menteri-menteri Brengsek Dipertahankn!!"

Anggota kabinet pertama yang disorot Gatot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kaitannya dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Gatot mengatakan pada akhir Desember, Prabowo sampai harus tangan langsung menyampaikan langsung pembatalan kebijakn tersebut.

Prabowo menegaskan PPN 12 persen hanya ditujukan untuk kelompok barang dan jasa mewah.

Polemik selanjutnya adalah pagar laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Haji: Tim Hukum Yaqut Minta KPK Fokus Korupsi Kuota, Bukan Keluhan Layanan Jemaah

Gatot menganggap pada saat itu Trenggono sempat insubordinasi lantaran meminta pagar laut tidak dibongkar dengan dalih senagai barang bukti. Padahal kepala negara sudah memberikan perintah pembongkaran.

Prabowo tercatat turun langsung dalam menangani permaslahan kelangkaan gas elpiji 3 kg atau gas melon, Februari 2025.

Gas tersebut menjadi langka akibat kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer berjulam gas elpiji 3 kg. Belakangan Prabowo mencabut larangan tersebut.

"Kebijakan Bahlil dibatalkan oleh presiden," kata Gatot.

Masih di bulan yang sama, Gatot menyebut ada permasalahan lain yang membuat heboh, yakni Pertamax oplosan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023.

"Heboh bensin oplosan. Kalau terlambat diketahui mesin motor masyarakat kecil itu rusak itu. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell," kata Gatot.

Berdasarkan sejumlah permasalahan yang terjadi, Gatot menduga hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Melainkan ada kesengajaan untuk melakukan sabotase.

"Saya menduga ini adalah sabotase struktural. Disabotase yang dilakukan oleh struktural pemerintahan sendiri, saya menduga itu. boleh saya menduga seperti itu," kata Gator.

Ia menduga upaya sabotase tersebut sengaja dilakukan oleh lingkr pemerintahan kepada Prabowo.

"Sabotase struktural yang dilakukan oleh pemerintah kepada presiden," kata Gatot.

Lagi-lagi Istana harus turun langsung dalam menyelesaikan permasalahan para pembantu presiden.

Kali ini yang kena sorot ialah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengenai keputusan memundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Belakangan, Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memituskan untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024.

"Baru tiga bulan di tahun yang baru sudah seperti itu," kata Gatot.

Gatot kemudian menyoroti sejumlah polemik lain yang menjadi ramai di masyarakat dan mencoreng muka Prabowo. Menurutnya semua masalah yang terjadi memang bagian dari sabotase.

Masalah-masalah tersebut, mulai dari pemblokiran rekening tidak aktif yang merupakan kebijakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Kemudian persoalan tambang nikel di Raja Ampat, yang pada akhirnya Prabowo memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat.

"Siapa yang jelek? presiden lagi," kata Gatot.

Hal lain yang menjadi sorotan ialah terkait pernyataan mengenai tanah dua tahun nganggur bisa disita oleh negara.

"Akhrinya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun pemerintah tidak peduli," kata Gatot.

Terbaru, mengenai pemberian abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Keputusan Prabowo tersebut menuai kontra dan serangan. Gatot mengaku tahu siapa pihak yang menyerang dengan tujuan menggemakan narasi pemakzulan terhadap Prabowo.

"Keputusan presiden diserang. Saya tahu yang menyerang itu adalah gabungan Youtuber Nusantara, akhirnya makzulkan Prabowo. Itu tujuan mereka memang," kata Gatot.

Terakhir permasalahan yang dianggap memiliki kaitan dengan upaya sabotase adalah demo besar di Pati, Jawa Tengah, menuntut Bupati Sudewo mundur.

Demo besar-besaran tersebut merupakan buntut dari kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 250 persen.

"Tapi ini lah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan," kata Gatot.

Melihat indikasi-indikasi tersebut, Gatot mengingatkan agar masyrakat tidak hanya berdiam diri, apalagi menjadi bagian dari upaya sabotase struktural untuk menjatuhkan Prabowo.

Gatot mengingatkan bahwa pergantian pemerintahan tidak menambah kesejahteraan, melainkan menimbulkan kebangkrutan.

Ia lantas mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan demo menuntut Prabowo mengganti menteri-menteri terkait.

"Ya kita ajak demo, ke mana? Ke presiden. Masa udah tau seperti ini masih mempertahankan menteri-menteri yang seperti itu," kata Gatot.