Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjadi bulan-bulanan netizen usai pernyataannya soal tunjangan perumahan anggota dewan viral di media sosial.
Politikus Partai Golkar tersebut sebelumnya menjelaskan bahwa DPR kini tidak lagi menyediakan rumah dinas sehingga diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.
Namun, dalam penjelasannya kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Senayan pada Selasa, 19 Agustus 2025, Adies melontarkan perhitungan yang dianggap janggal.
Dia menyebut jika harga kos Rp3 juta per bulan dikalikan 26 hari kerja, maka hasilnya Rp78 juta.
Angka tersebut menurutnya masih lebih besar dibanding tunjangan perumahan yang diterima anggota dewan, yakni sekitar Rp50 juta setelah dipotong pajak, hingga mengharuskan anggota dewan menombok untuk bayar sewa kos tiap bulannya.
"Mereka (anggota DPR RI) sewa kos ruangan 4x6 dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih, dekat-dekat Senayan ini Rp3 juta perbulan. Rp3 juta itu sudah paling murah," kata Adies Kadir dalam video yang diunggah akun Instagram @fakta.indo pada Rabu, 20 Agustus 2025.
"Kalau dikalikan satu bulan, dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti Rp78 juta. Mereka masih nombok. Kalau Rp52-an (juta) mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju Rp78 juta itu," ucapnya menyambung.
Tak sampai di sana, Adies Kadir juga sempat mencibir kritikan publik yang menyebut angka tunjangan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR masih terlalu besar.
"Nanti kita pikirkan, kalau memang masih Rp50 juta terlalu besar, teman-teman kita imbau untuk cari kos-kosan satu jutaan lah yang mungkin kamar mandi di luar atau seperti itu, kalau dianggap masih terlalu mahal (harga) kos-kosannya Rp3 juta," tutur Adies.
Baca Juga: Tunjangan Telur, Beras, Buat Anggota DPR Naik! Rp 12 Juta Per Bulan
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik dan olok-olok dari warganet. Banyak yang menyoroti kekeliruan logika hitungan Adies yang menganggap kos Rp3 juta per bulan bisa dikalikan dengan jumlah hari kerja.
"Gimana hitungannya bapak ini, kos Rp3 juta sebulan kok dikali 26 hari kerja. Itulah pentingnya belajar matematika ya adik-adik SD, biar enggak salah bikin kebijakan ketika jadi pejabat," komentar akun @mill***.
"Mungkin bapak ini harus sekolah SD lagi," timpal akun @tri***.
"Luar biasa DPR ini, dipuji tak pantas, dihujat lebih pas," ujar akun @gus***.
"Berarti dia itu menghitung Rp3 juta per hari, bukan per bulan. Kocak memang itu kebijakan, satu hari tinggal kosan mereka Rp3 juta, kosan apa apartemen bos Rp3 juta per hari," tulis akun @untt***.
Sebagai informasi, gaji pokok anggota DPR sendiri sebenarnya hanya sekitar Rp6–7 juta per bulan.
Berita Terkait
-
Petinggi DPR Tegas Bantah Kenaikan Gaji Anggota Dewan: Cuma Tunjangan yang Naik
-
Reaksi Publik Saat Tahu Tunjangan Sembako Anggota DPR Naik Drastis: Pantes Bisa Joget Bahagia
-
Ketua Banggar Setuju Tunjangan Perumahan DPR: Masih Mending Daripada Buat Perbaikan RJA
-
Tunjangan Naik Rp 120 Juta Sebulan, Wakil Ketua DPR: Menkeu Kasihan ke Kami-kami Ini
-
Euforia vs Empati: Polemik Goyang Pejabat di Sidang MPR, Ini Pembelaan Lengkap Pimpinan DPR
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional