Suara.com - Di tengah sorotan tajam publik, pendapatan anggota DPR RI kini menembus angka lebih dari Rp100 juta per bulan. Kenaikan signifikan ini terjadi setelah pemerintah menyesuaikan sejumlah tunjangan, termasuk untuk bahan bakar (BBM) dan kompensasi perumahan.
Angka ini tidak hanya memicu perdebatan di dalam negeri, tetapi juga menempatkan pendapatan wakil rakyat Indonesia di posisi elite jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Dengan perhitungan terbaru, gaji anggota DPR RI kini secara resmi telah menyalip pendapatan anggota parlemen Malaysia dan mulai menguntit ketat parlemen Singapura.
Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, membenarkan adanya penyesuaian sejumlah tunjangan tersebut. Meskipun ia menegaskan gaji pokok tidak mengalami kenaikan, lonjakan pada pos-pos tunjangan membuat total pendapatan bulanan anggota dewan membengkak secara signifikan.
"Tunjangan beras naik sedikit, tunjangan BBM sekarang sekitar Rp7 juta yang tadinya Rp4-5 juta sebulan. Tunjangan makan juga disesuaikan dengan indeks saat ini. Jadi (totalnya) hampir Rp69 juta-Rp70 juta per bulan," kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Pukulan telak pada anggaran negara tidak berhenti di situ. Anggota DPR periode ini juga mendapatkan "uang tambahan" sebesar Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi karena fasilitas rumah jabatan ditiadakan.
Ketua DPR Puan Maharani buru-buru mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan pada komponen gaji pokok.
"Enggak ada kenaikan," ucapnya.
Puan menekankan bahwa uang rumah sebesar Rp50 juta tersebut murni sebagai kompensasi atas hilangnya fasilitas rumah dinas.
Baca Juga: Gaji Ditolak, Tunjangan Jalan Terus: Janji Verrell Bramasta Tak Ambil Gaji DPR Setahun Dicibir
Namun, jika ditotal, seorang anggota dewan kini bisa membawa pulang lebih dari Rp100 juta setiap bulannya. Lantas, bagaimana jika angka ini diadu dengan pendapatan wakil rakyat di negara tetangga?
Adu Gaji Wakil Rakyat: Indonesia vs Tetangga
Gaji Legislator Indonesia
Gaji Pokok: Rp4,2 juta per bulan. Total Tunjangan (di luar rumah): Diperkirakan mencapai Rp69-70 juta per bulan setelah penyesuaian. Tunjangan Rumah Baru: Rp50 juta per bulan.
Dengan demikian, total pendapatan kotor bisa mencapai lebih dari Rp119 juta per bulan.
Gaji Legislator Malaysia
Berita Terkait
-
Ancaman Demo Besar 25 Agustus, Puan Maharani: Pintu DPR Terbuka Lebar, Silakan Datang
-
Macet Bintaro Jadi Alasan, Nafa Urbach Dihujat Usai Bela Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta
-
Lampu Hijau dari Istana: DPR Terima Surpres, Jalan Menuju Kementerian Haji dan Umrah Terbuka?
-
Sekelas Wakil Ketua DPR Salah Hitung Matematika Dasar, Jerome Polin sampai Turun Tangan
-
Puan Bela Tunjangan Rp50 Juta Anggota DPR: Sudah Dikaji, Sesuai Harga Jakarta
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional