Wakil Rakyat Kaya Raya, Rakyatnya Sengsara? Bedah Tuntas Ironi Gaji DPR yang Bikin Geleng-Geleng Kepala

Suara.com - Di tengah riuhnya suara rakyat yang mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari kerja, sebuah kabar kembali memanaskan jagat politik Indonesia.

Gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang angkanya fantastis, disebut-sebut bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.

Angka ini sontak menjadi sorotan dan menuai kritik tajam, terutama dari generasi milenial dan anak muda yang semakin skeptis terhadap para wakilnya di Senayan.

Pertanyaan sederhana namun menusuk pun muncul: apakah angka tersebut pantas mereka terima, di saat kinerja mereka kerap menjadi sasaran empuk kritikan dan hujatan publik?

Menelisik Angka Fantastis di Kantong Wakil Rakyat

Berdasarkan berbagai sumber dan rincian yang beredar, pendapatan anggota DPR RI bukan hanya soal gaji pokok.

Justru, "kue" terbesar datang dari berbagai tunjangan yang melekat pada jabatan mereka.

Jika kita bedah, angkanya memang membuat kita mengelus dada.

Mari kita lihat rinciannya, yang jika ditotal, angkanya bisa membuat banyak orang, terutama para fresh graduate atau pekerja UMR, hanya bisa menarik napas panjang:

Baca Juga: Fathian Pujakesuma: Gaji DPR Besar, Tapi Modal Nyaleg Belum Tentu Balik

Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat: Angkanya bervariasi tergantung jabatan, namun sudah berada di kisaran puluhan juta rupiah.

Tunjangan Kehormatan: Tambahan "penghargaan" atas status mereka sebagai pejabat negara.

Tunjangan Komunikasi Intensif: Dana untuk memastikan komunikasi mereka tidak terputus, meski terkadang aspirasi rakyat yang coba berkomunikasi justru tak tersambung.

Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Sebuah ironi, mengingat fungsi pengawasan ini yang seringkali dipertanyakan publik.

Bantuan Langganan Listrik dan Telepon.

Biaya Perjalanan Dinas: Pos yang paling sering menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaannya.

Jika semua komponen itu dijumlahkan, angka di atas Rp100 juta per bulan bukanlah hal yang mustahil.

Sebuah nominal yang sangat kontras dengan realitas kehidupan sebagian besar masyarakat yang mereka wakili.

Ironi di Atas Mimbar: Suara Dosen dan Guru Honorer yang Tak Terdengar

Kenaikan atau tingginya pendapatan anggota dewan ini menjadi semakin menyakitkan ketika kita menengok nasib para pahlawan tanpa tanda jasa.

Di sudut-sudut lain negeri ini, para guru honorer berjuang dengan gaji ratusan ribu rupiah per bulan, jauh di bawah upah minimum.

Mereka adalah garda terdepan pencetak generasi bangsa, namun kesejahteraan mereka seolah dilupakan.

Tidak jauh berbeda, para tenaga pendidik di level perguruan tinggi, seperti dosen, juga banyak yang menyuarakan keluhan serupa.

Dengan beban kerja yang tinggi—mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat—pendapatan mereka seringkali tidak sebanding.

"Bagaimana mungkin negara ini mau maju jika pendidiknya saja tidak dimanusiakan? Di saat kami harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka di Senayan dengan mudahnya menikmati fasilitas dan gaji buta," ujar seorang dosen muda, Krisna Sujiwo di sebuah universitas swasta di Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks yang memilukan.

Negara seolah lebih menghargai mereka yang duduk di kursi empuk dan seringkali "tertidur" saat rapat, dibandingkan mereka yang berdiri di depan kelas, mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa.

Ketika Kinerja Tak Sebanding dengan Gaji

Kritik publik terhadap DPR bukanlah tanpa alasan. Banyak anggota dewan yang dinilai lebih sering "duduk, diam, dan dapat duit" ketimbang benar-benar turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan memperjuangkannya.

Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang seharusnya menjadi tugas utama mereka, terasa tumpul.

Produktivitas legislasi yang rendah, rapat paripurna yang sering kosong, hingga kasus-kasus korupsi yang menjerat anggotanya menjadi catatan kelam yang terus berulang.

Publik, terutama anak muda yang melek informasi, semakin mudah melacak jejak digital dan kinerja para wakilnya.

Tagar-tagar sindiran di media sosial menjadi bukti nyata betapa geramnya masyarakat.

Melihat ketidakadilan ini, diam bukanlah pilihan. Sebagai warga negara, terutama sebagai generasi muda yang menjadi penentu masa depan bangsa, kita memiliki kekuatan untuk menyuarakan perubahan. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan:

Awasi dan Viralkan: Manfaatkan kekuatan media sosial. Pantau terus kinerja wakil rakyat di daerah pemilihanmu.

Saat mereka melakukan hal yang tidak pantas atau kinerjanya buruk, suarakan melalui platform digital. Buat konten kreatif, utas (thread) di X (dulu Twitter), atau video singkat di TikTok dan Instagram.

Gunakan Platform Resmi: Jangan remehkan kekuatan petisi online di situs seperti Change.org.

Selain itu, manfaatkan saluran pengaduan resmi DPR atau aplikasi JAGA dari KPK untuk melaporkan kejanggalan.

Dukung Organisasi Masyarakat Sipil: Banyak NGO dan lembaga pemantau parlemen (seperti ICW atau Perludem) yang aktif mengawasi kinerja DPR.

Dukung mereka dengan menjadi relawan, berdonasi, atau sekadar menyebarkan hasil riset mereka.

Pendidikan Politik: Ajak teman-teman di sekitarmu untuk lebih melek politik. Diskusikan isu-isu ini di tongkrongan, kampus, atau komunitas. Semakin banyak yang sadar, semakin besar tekanan yang bisa kita berikan.

Ingat dan Hukum saat Pemilu: Ini adalah senjata pamungkas kita. Catat nama-nama anggota dewan yang kinerjanya buruk dan tidak pro-rakyat. Pastikan mereka tidak terpilih lagi di pemilu berikutnya. Jangan jual suaramu untuk serangan fajar.

Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Kesenjangan antara pejabat dan rakyat semakin menganga.

Gaji fantastis anggota dewan adalah cermin dari prioritas negara yang mungkin telah keliru.