Tak Mendapatkan Mobil Dinas dan Tunjangan, Anggota DPR Swedia Bepergian Naik Transportasi Umum

Suara.com - Perbandingan antara anggota DPR RI dan anggota DPR Swedia berlanjut, penjelasan lebih bagaimana kesederhanaan fasilitas yang dimiliki anggota DPR Swedia menjadi sorotan.

Bagaimana tidak menjadi sorotan, anggota dewan sekaligus wakil rakyat Swedia tidak mendapatkan keistimewaan.

Bahkan dikutip dari akun instagram @lambegosiip, Swedia tidak menawarkan kemewahan atau hak istimewa kepada mereka.

Akun tersebut juga menjelaskan dengan cukup detail bagaimana kesederhanaan politisi di Swedia dalam unggahannya, pada Kamis (21/8/2025). 

Penjelasannya menggambarkan betapa berbedanya anggota DPR Swedia dengan anggota DPR RI yang memiliki fasilitas mewah yang melimpah, dan tunjangan yang tinggi.

Berbeda dengan anggota DPR RI yang bepergian dengan mobil dinas, transportasi umum seperti bus dan kereta adalah transportasi yang sehari-hari dinaiki wakil rakyat Swedia saat berpergian.

Dalam pemberitaan BBC, semua anggota dewan Swedia tidak mendapatkan mobil dinas, bahkan tunjangan untuk membeli mobil pun tidak dapat.

“Tanpa mobil dinas atau sopir pribadi, para menteri dan anggota dewan Swedia bepergian dengan bus dan kereta, berbarengan bersama warga negara yang mereka wakili," tulis akun @lambegosiip, mengutip dari Mail dan Guardian.

Lalu, bagaimana dengan Politisi yang berani menghabiskan uang rakyat untuk naik taksi, daripada transportasi umum?

Baca Juga: Tunjangan Rumah Rp 3 Miliar per Anggota DPR Bisa Gaji Ribuan Guru yang Mayoritas Masih Susah

Politisi yang berani melakukan hal tersebut berakhir menjadi berita utama.

“Bahkan, juru bicara parlemen menerima kartu untuk menggunakan transportasi umum. Hanya perdana menteri yang berhak menggunakan mobil dari pasukan keamanan secara permanen,” tulis akun @lambegosiip, dalam keterangan unggahannya.

Faktanya, hanya ada tiga mobil dinas, yaitu mobil Volvo S80 untuk ketua, dan tiga wakilnya, dan semata-mata untuk melaksanakan tugas dewan.

Tidak diperbolehkan untuk mengantar anggota DPR dari kantor ke rumah.

“Kami bukan perusahaan taksi,” ujar salah satu anggota dewan, Rene Poedtke.

Kemudian untuk perkara mobilitas, anggota DPR Swedia diperbolehkan untuk menggunakan segala transportasi umum secara gratis.