Suara.com - Sebuah potongan video dari podcast dr. Richard Lee yang menampilkan Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali viral dan menjadi sorotan tajam publik.
Pasalnya, pernyataan yang dilontarkannya beberapa bulan lalu kini berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang dihadapinya, yakni ditangkap dan itetapkan sebagai terangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam video yang beredar luas, Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, dengan santai membeberkan rincian penghasilannya sebagai pejabat negara.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam podcast bersama dr. Richard Lee yang tayang di YouTube sekitar tiga bulan lalu.
"Pertama gaji gue itu Rp 11 juta, kedua tunjangannya Rp 35 juta. Jadi Rp 46 juta," ujar Noel dalam podcast tersebut dikutip Sabtu (23/8/2025).
Namun, yang paling mengejutkan adalah jawabannya saat dr. Richard Lee menanyakan apakah ada pemasukan tambahan lain di luar gaji resmi.
"Nggak ada. Kalau mau ya nyopet," jawab Noel.
"Lu harus pinter nyopet, lu harus kalau nggak main di situ, jual beli jabatan atau apa," lanjut Noel.
Kala itu, pernyataan tersebut mungkin dianggap sebagai candaan satir mengenai gaji pejabat.
Baca Juga: Prabowo Pecat Wamen Ketenagakerjaan Usai Jadi Tersangka KPK!
Namun, ucapan itu kini terdengar ironis setelah Noel terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu, 20 Agustus 2025.[
Terjerat Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Ia menjadi anggota kabinet pertama di era Presiden Prabowo Subianto yang menyandang status tersangka korupsi.
Menurut KPK, modus yang digunakan adalah dengan memperlambat, mempersulit, atau tidak memproses permohonan sertifikat K3 jika tidak ada uang pelicin.
Akibat praktik ini, biaya sertifikasi yang seharusnya hanya Rp 275 ribu membengkak menjadi Rp 6 juta bagi para pekerja atau buruh.
Berita Terkait
-
KPK Sembunyikan Uang Rampasan Korupsi Pemerasan Sertifikasi K3? Ini Alasannya
-
'Jangan Main Api': Detik-detik Prabowo Teken Surat Pemberhentian Wamenaker Noel
-
Ironi Wamenaker Bela Buruh, Kini Terjerat Korupsi Sertifikasi K3: Pengkhianatan Kaum Pekerja?
-
Prabowo Mulai 'Sapu Bersih': Noel Jadi yang Pertama, Siapa Target Selanjutnya?
-
Noel Catat Rekor: Tersangka Korupsi Pertama Kabinet Prabowo, Akankah Ada Episode Lanjutan?
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional