News / Nasional
Rabu, 27 Agustus 2025 | 14:24 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang saat memimpin rapat dengar pendapat mengenai evaluasi dan laporan keuangan haji tahun 2025 bersama jajaran pemerintah terkait di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025). [Tangkapan layar]

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Presiden ingin memperkuat sistem penyelenggaraan haji agar lebih modern, transparan, dan akuntabel.

"Revisi UU ini bukan untuk mengubah esensi ibadah, tetapi untuk menyempurnakan sistem sesuai dinamika dan kebutuhan jemaah," jelas Supratman. 

Dengan adanya kementerian khusus, pemerintah berharap tata kelola haji dan umrah akan naik kelas, memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi jutaan jemaah Indonesia.

Load More