Akun tersebut mencatat aktivitas lari pagi di Sydney sejauh 7,22 km. Unggahan ini sontak memicu hujatan dan cibiran publik, yang menuding sang legislator tidak jujur dan tidak peka terhadap situasi di Tanah Air.
Rekam Jejak Misbakhun
Misbakhun lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum ke politik, ia awalnya mengabdi sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Selama lebih dari satu dekade, Misbakhun meniti karier sebagai birokrat pajak.
Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan fiskal, APBN, dan perpajakan—pengetahuan yang kelak menjadi senjata utamanya di parlemen.
Namun, jiwa aktivisnya yang telah terasah sejak menjadi mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tak pernah padam.
Dorongan untuk membuat perubahan yang lebih besar membawanya mengambil keputusan radikal: menanggalkan seragam PNS dan terjun ke dunia usaha.
Berikut ini linimasa kariernya:
- 1990-2004: Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak.
- 2004: Mundur dari PNS dan memulai karier sebagai pengusaha.
- 2009-2014: Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 2014-sekarang: Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
- 2025-2030: Terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI.
Langkah Misbakhun memasuki arena politik nasional dimulai pada Pemilu 2009. Saat itu, ia berhasil melenggang ke Senayan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya langsung meroket saat menjadi salah satu inisiator Hak Angket Kasus Bank Century.
Sikapnya yang vokal dan tanpa kompromi dalam membongkar skandal tersebut membuatnya menjadi sorotan utama media dan publik.
Meski kariernya sempat diwarnai kontroversi hukum terkait kasus Bank Century, Misbakhun menunjukkan resiliensi politik yang luar biasa.
Baca Juga: DPR Kunker ke Australia Saat Demo, Misbakhun Malah Daftar Sydney Marathon 2025? Ini Klarifikasinya
Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.
Babak baru dalam karier politiknya dimulai ketika ia memutuskan berlabuh ke Partai Golkar. Keputusan ini terbukti tepat.
Bersama partai berlambang beringin, Misbakhun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk tiga periode berturut-turut: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.
Konsistensinya di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menunjukkan kepakarannya.
Ia menjadi salah satu arsitek penting di balik lahirnya berbagai undang-undang strategis, termasuk UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Terlepas dari apakah Misbakhun pada akhirnya benar-benar berlari di ajang maraton utama atau tidak, namanya yang terdaftar dan aktivitas larinya di Sydney sudah cukup untuk melukai perasaan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?