Akun tersebut mencatat aktivitas lari pagi di Sydney sejauh 7,22 km. Unggahan ini sontak memicu hujatan dan cibiran publik, yang menuding sang legislator tidak jujur dan tidak peka terhadap situasi di Tanah Air.
Rekam Jejak Misbakhun
Misbakhun lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum ke politik, ia awalnya mengabdi sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Selama lebih dari satu dekade, Misbakhun meniti karier sebagai birokrat pajak.
Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan fiskal, APBN, dan perpajakan—pengetahuan yang kelak menjadi senjata utamanya di parlemen.
Namun, jiwa aktivisnya yang telah terasah sejak menjadi mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tak pernah padam.
Dorongan untuk membuat perubahan yang lebih besar membawanya mengambil keputusan radikal: menanggalkan seragam PNS dan terjun ke dunia usaha.
Berikut ini linimasa kariernya:
- 1990-2004: Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak.
- 2004: Mundur dari PNS dan memulai karier sebagai pengusaha.
- 2009-2014: Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
- 2014-sekarang: Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
- 2025-2030: Terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI.
Langkah Misbakhun memasuki arena politik nasional dimulai pada Pemilu 2009. Saat itu, ia berhasil melenggang ke Senayan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya langsung meroket saat menjadi salah satu inisiator Hak Angket Kasus Bank Century.
Sikapnya yang vokal dan tanpa kompromi dalam membongkar skandal tersebut membuatnya menjadi sorotan utama media dan publik.
Meski kariernya sempat diwarnai kontroversi hukum terkait kasus Bank Century, Misbakhun menunjukkan resiliensi politik yang luar biasa.
Baca Juga: DPR Kunker ke Australia Saat Demo, Misbakhun Malah Daftar Sydney Marathon 2025? Ini Klarifikasinya
Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.
Babak baru dalam karier politiknya dimulai ketika ia memutuskan berlabuh ke Partai Golkar. Keputusan ini terbukti tepat.
Bersama partai berlambang beringin, Misbakhun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk tiga periode berturut-turut: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.
Konsistensinya di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menunjukkan kepakarannya.
Ia menjadi salah satu arsitek penting di balik lahirnya berbagai undang-undang strategis, termasuk UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Terlepas dari apakah Misbakhun pada akhirnya benar-benar berlari di ajang maraton utama atau tidak, namanya yang terdaftar dan aktivitas larinya di Sydney sudah cukup untuk melukai perasaan publik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Geger Isu Patrick Kluivert Dipecat Karena Warna Kulit?
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
Terkini
-
Hasil DNA Kerangka Positif, Jenazah Alvaro Kiano akan Dimakamkan Besok
-
Awas Cuaca Ekstrem, DPR Minta Kemenhub hingga BMKG 'Kawin' Data Demi Mudik Nataru Aman
-
TOK! Hakim Djuyamto Cs Dibui 11 Tahun Gegara Jual Vonis Kasus CPO
-
Percepat Penanganan, Mendagri Ajak Pemda Bantu Daerah Terdampak Bencana
-
Puan Maharani Soal Bantuan Bencana Dilempar dari Heli: Jaga Martabat Korban
-
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Gelontorkan Rp90 Miliar, 26 Ribu Siswa Kini Sekolah Gratis!
-
Mensos Ingatkan Instansi Pemerintah dan Swasta Harus Beri Kesempatan Kerja untuk Disabilitas
-
Pentingnya Pembangunan Berbasis Aglomerasi untuk Gerakkan Ekonomi Kawasan
-
Banjir Sumatra Penuh Kayu Gelondongan, DPR Panggil Menhut Besok, Buka Peluang Bentuk Pansus
-
Dua Karyawan PT WKM Dituntut 3,5 Tahun Bui Buntut Sengketa Lahan Tambang di Maluku Utara