- Kopema bantah kenaikan sewa kios Plaza 2 Blok M bukan keputusan mereka, melainkan kebijakan MRT
- Kopema sudah menalangi pembayaran sewa ke MRT, tapi ada pedagang menunggak dan diizinkan keluar
- Direktur MRT mengaku tidak tahu soal kenaikan tarif, sewa kios resmi antara Rp 600 ribu–Rp 1,5 juta
Suara.com - Penasihat Koperasi Pedagang Pasar Pusat Melawai (Kopema), Mumu Mujtahid, membantah tudingan bahwa pihaknya menaikkan tarif sewa kios Plaza 2 Blok M hingga angka yang disebut tak masuk akal.
Ia menegaskan, kenaikan tarif sewa kios bukan keputusan Kopema, melainkan bagian dari kebijakan baru PT MRT Jakarta sebagai pengelola kawasan.
“Kalau pertanyaannya, bener nggak sih naik sewanya? Ya, bener. Terus siapa yang naikin? Ya, tentu ada. Yang naikin siapa? MRT,” kata Mumu saat ditemui wartawan di Plaza 2 Blok M, Rabu (3/9/2025).
Menurut Mumu, Kopema hanya menjalankan mandat dari MRT untuk mengelola kios-kios tersebut.
Perjanjian resmi antara MRT dan Kopema baru ditandatangani sekitar 10 hari lalu.
“MRT ada kerja sama dengan Kopema. Jadi, ada kerja sama itu dalam hal untuk pengelolaan. Artinya, Kopema ini dapat mandat dari MRT. Dan sudah ditandatangani. Sudah ada perjanjiannya,” jelasnya.
Mumu memaparkan, sebelum adanya perjanjian baru, pedagang dikenakan iuran kebersihan dan keamanan (IKK) sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Namun, setelah perubahan skema, pedagang yang menyewakan kiosnya bisa dikenakan tarif Rp 1,5 juta per bulan, ditambah biaya jaminan dan service charge.
“Mereka ada dua kios, dan dua bulan. Dan mereka pergi ke luar itu dalam kondisi mereka belum bayar. Padahal sewa itu sudah dibayar oleh koperasi. Karena MRT mewajibkan koperasi untuk membayar sewanya,” ucap Mumu.
Baca Juga: Pedagang Plaza 2 Blok M Kabur Imbas Polemik Tarif Sewa, Pramono Tawarkan Tempat Baru: Gratis 2 Bulan
Ia mengaku heran dengan sikap sebagian pedagang yang menuding tarif sewa baru bisa mencapai Rp 15 juta untuk satu kios. Menurutnya, klaim itu mengada-ada.
“Jangan bilang, oh 1 kios sampai Rp 25 juta, nggak masuk akal lah. Kita bunuh diri lah,” ujarnya.
Mumu menambahkan, Kopema sudah menalangi pembayaran ke MRT sebesar Rp 259 juta.
Namun, justru pedagang yang menunggak sewa malah diizinkan keluar oleh MRT tanpa melunasi kewajibannya.
“Kenapa ngotot ketua koperasi untuk menahan mereka keluar? Karena mereka sudah dibayarin. Sudah ditalangin oleh koperasi tadi Rp 259 juta,” ungkapnya.
Ia menilai, kebijakan MRT tersebut membuat Kopema seolah diposisikan berhadapan langsung dengan pedagang.
Berita Terkait
-
Kena Tarif Impor 50 Persen, India Boikot McDonald'S hingga Apple
-
Gelar Resepsi Pakai Lagu? Awas, Wajib Bayar Royalti! Simak Aturan dan Hitungannya
-
Jelang HUT RI! Emiten Tekstil RI Deklarasi Angkat Bendera Putih dengan Tutup Pabrik
-
Tarif Impor Amerika Serikat 19 Persen Buat Indonesia Dinilai Pilih Kasih
-
Hari Ini Berlaku, Mendag Mau Tetap Berjuang Agar RI Raih Tarif Trump 0 Persen
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku