Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar, Tunjangan Rp71 Juta Tak Cukup Beli Rumah

Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengaku tunjangan perumahan sebesar Rp71 juta yang diterima pimpinan dewan tidak cukup untuk membeli rumah di Bandung.

Pernyataan tersebut disampaikan Iswara dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Selasa, 9 September 2025.

Menurutnya, tunjangan perumahan pimpinan DPRD mencapai Rp71 juta, sedangkan anggota dewan menerima Rp62 juta.

Namun angka tersebut masih harus dipotong pajak progresif sebesar 30 persen.

"Jujur dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta juga cukup barangkali untuk membeli rumah," kata Iswara yang pernyataannya kini viral di media sosial.

Dia menyebut banyak anggota DPRD Jabar yang akhirnya memilih untuk menyewa rumah sederhana atau tinggal di apartemen dengan sistem kontrak.

"Ada juga yang ngontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima," ujanya.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan hampir seluruh anggota DPRD Jabar mengambil pinjaman di Bank Jabar Banten (BJB) untuk menutupi biaya sewa atau cicilan rumah di Bandung.

Baca Juga: Gaji DPR Turun Drastis, Dasco: Beban Negara Berkurang, Legislator Bekerja Lebih Baik

"Dan cicilannya sekitar Rp44 juta setiap bulan untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung," imbuh Iswara.

Dia mengaku situasi ini sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang menilai bahwa tunjangan perumahan dewan seharusnya sudah mencukupi untuk membeli rumah pribadi.

Meski begitu, Iswara menegaskan DPRD Jabar siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang belakangan menjadi sorotan publik.

"Sekali lagi DPRD Provinsi Jawa Barat siap untuk dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Terima kasih," imbuh Iswara.

Pernyataan Iswara sontak menuai beragam komentar pedas dari warganet di media sosial.

"Yang suruh beli rumah siapa? Jabatan cuman 5 tahun. Kontrak woy!" komentar seorang warganet.