- Pemerintah menayangkan video klaim keberhasilan programnya di bioskop
- Pernyataan Fadli Zon pada tahun 2018 yang mengkritik iklan serupa dari pemerintahan Jokowi kini diungkit
- Publik menyoroti perbedaan sikap Fadli Zon yang dulu menganggap iklan pemerintah di bioskop sebagai pemborosan dan berpotensi hoaks
Suara.com - Dunia maya tengah riuh rendah menyoroti penayangan video klaim capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di bioskop-bioskop seluruh negeri. Namun, pusat perhatian publik bukan hanya pada isi video tersebut, melainkan pada jejak digital Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang kini menjadi bumerang tajam bagi dirinya dan pemerintah.
Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, membela penayangan iklan ini sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, ini adalah cara pemerintah berkomunikasi dan melaporkan kinerjanya kepada masyarakat.
"Kita melihat ini sebagai bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya," kata Meutya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Senin (15/9/2025).
"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari pemerintah," ujarnya menambahkan.
Namun, pembelaan tersebut seolah tak terdengar di tengah gemuruh suara warganet yang dengan jeli membongkar kembali arsip lama.
Sorotan utama tertuju pada pernyataan Fadli Zon pada tahun 2018, saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan berada di luar lingkaran kekuasaan.
Kala itu, Fadli adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap iklan capaian pemerintahan Joko Widodo yang juga tayang di bioskop.
Fadli Zon pada 2018 menyebut penayangan iklan serupa sebagai pemborosan anggaran yang sia-sia.
"Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir. Untuk apa membayar iklan ke bioskop yang memang bioskop sudah mempunyai pendapatan?" kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Baca Juga: Dandhy WatchDoc Skakmat Meutya Hafid soal Video Prabowo di Bioskop, Netizen: Balikkan ke Irak!
"Ditonton juga lebih sedikit orang ketimbang misalnya di medium yang lebih luas. Jadi menurut saya itu mubazir," lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Tak berhenti di situ, Fadli bahkan menyarankan agar anggaran iklan tersebut dialihkan untuk hal yang lebih mendesak, seperti bantuan korban bencana.
"Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain, yang lebih bermanfaat," katanya.
Lebih tajam lagi, Fadli Zon saat itu juga meragukan kebenaran data yang disajikan dalam iklan pemerintah, bahkan mencurigainya sebagai hoaks.
"Jangan-jangan hoaks, dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan," katanya.
Ia juga menilai iklan tersebut merugikan penonton yang sudah membayar tiket.
"Bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi yang lain melakukan hal yang sama berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan," ujarnya.
Kini, pernyataan-pernyataan lawas itu kembali viral. Politisi PDIP, Mohamad Guntur Romli, menjadi salah satu yang mengunggahnya kembali di media sosial.
"Coba tanya Fadli Zon soal iklan pemerintah di bioskop sekarang?," tulis Guntur Romli, seolah menantang konsistensi Fadli Zon yang kini menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo.
Kolom komentar pun banjir dengan reaksi sinis dari warganet.
"Senjata makan sendiri," tulis seorang netizen.
"Sekarang apa jawaban orang ini," timpal yang lain, menyoroti ironi tajam dari situasi tersebut.
Berita Terkait
-
Dandhy WatchDoc Skakmat Meutya Hafid soal Video Prabowo di Bioskop, Netizen: Balikkan ke Irak!
-
Ketika Bioskop Jadi Papan Pengumuman Nasional
-
Bumerang Komunikasi: Ketika Video Pemerintah di Bioskop Dianggap Gangguan
-
Viral Video Prabowo di Bioskop, Menkomdigi: Ini Bentuk Transparansi
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka