- Ancaman serangan kilat 'Political Blitzer' kini muncul.
- Serangan ini mengeksploitasi kerentanan ekonomi lewat media sosial.
- Aktivasi jaring peduli sosial diusulkan sebagai solusi darurat.
Suara.com - Sebuah istilah baru yang mengkhawatirkan kini masuk dalam leksikon politik Indonesia: Political Blitzer.
Ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah serangan kilat politik yang bergerak cepat, tanpa bentuk, dan berpotensi melumpuhkan stabilitas nasional.
Peringatan keras ini datang dari Haris Rusly Moti, Pemrakarsa 98 Resolution Network, yang menganalisis gelombang protes pada 25-31 Agustus 2025 sebagai manifestasi nyata dari ancaman tersebut.
Menurut aktivis 98 itu, Indonesia perlu segera membangun pertahanan sosial untuk menghadapi fenomena global yang ia sebut sebagai “Asian Blitzer”, sebuah pandemi gerakan politik kilat yang telah mengguncang Filipina, Malaysia, Bangladesh, hingga menjatuhkan rezim di Nepal.
"Jika kita perhatikan, setelah Arab Spring, dalam beberapa pekan ini kita dikejutkan oleh Asian Blitzer, gerakan kilat politik di Asia," ujar Haris, Selasa (16/9/2025).
Mantan aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini menekankan, gerakan protes sosial ini telah menjadi "pandemi" yang menular secara global, bahkan hingga ke Australia, Perancis, dan Turki.
Anatomi 'Political Blitzer'
Berbeda dengan gerakan sosial tradisional yang memiliki kepemimpinan dan tujuan programatik yang jelas, political blitzer adalah monster yang berbeda. Gerakan ini, menurut Haris, sengaja dirancang untuk menjadi amorf dan liar.
"Gerakan ‘political blitzer’ tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun target dari gerakan political blitzer dapat dipastikan untuk melahirkan situasi distrust, disorder dan disobidience (ketidakpercayaan, kekacauan, dan pembangkangan)," jelasnya.
Baca Juga: Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
Dia menjelaskan, gerakan ini secara intens mengeksploitasi dua hal: kerentanan ekonomi masyarakat dan keresahan sosial yang dipicu oleh perilaku negatif pejabat.
Kedua 'bahan bakar' ini kemudian diledakkan menggunakan sentimen negatif yang disebar secara masif di media sosial dan sumber informasi terbuka (open source).
Haris menyoroti bagaimana pengalaman gerakan protes akhir Agustus lalu menunjukkan pola serangan yang simultan, cepat, dan mengkombinasikan aksi massa dengan perang informasi digital. Yang lebih mengerikan adalah dugaan penggunaan teknologi canggih di baliknya.
"Menurut para pakar kewaspadaan global, gerakan political blitzer dipicu menggunakan AI generatif untuk melakukan sabotase algoritma dan meracuni data medsos. Jika kita perhatikan gerakan 25 - 31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial," ungkap Haris.
Solusi Jangka Pendek: Aktivasi Jaring Peduli Sosial
Lalu, bagaimana cara melawannya? Haris menegaskan perlunya jawaban cepat untuk mengamankan jalannya visi dan program strategis Presiden Prabowo.
Tag
Berita Terkait
-
Surat Terbuka Susi Pudjiastuti untuk Prabowo Soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mohon Hentikan, Pak...
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Dasco Turut Dilibatkan Prabowo Susun 3 Paket Stimulus Ekonomi 2025
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
Terkini
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Dulu Besi Tangganya Dicuri, Kini Kabel CCTV JPO Daan Mogot Ditemukan Putus
-
Kemendagri Monitor Pengiriman Bantuan 101.000 Lembar Pakaian untuk Korban Bencana di Aceh
-
Banjir Sumatra Picu Risiko Penyakit Menular, Kemenkes Dorong Imunisasi Darurat
-
OTT 9 Orang Termasuk Jaksa di Banten, KPK Juga Amankan Uang Rp 900 Juta
-
Noel Siap Jalani Sidang Kasus K3, Penampilan Peci dan Sorban Jadi Sorotan
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
-
PKS Kutuk Keras Pembunuhan Sadis Anak Kadernya di Cilegon: Setiap Anak Punya Hak Hidup!
-
Babak Baru Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, 15 Tersangka Segera Disidang!
-
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sinyal Keras Perang Korupsi Antar Aparat?