- Dinsos DKI terbuka untuk membantu orang tua yang kewalahan menghadapi anaknya karena sering terlibat tawuran pelajar.
- Orang tua perlu meminta perangkat daerah setempat untuk membuat surat rujukan sebelum anak dibawa ke panti sosial.
- Kebijakan ini berbeda dengan program besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membina siswa nakal di barak militer.
Suara.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyebut pihaknya terbuka untuk membantu orang tua yang kewalahan menghadapi anaknya karena sering terlibat tawuran pelajar.
Ia mempersilakan mereka membawa anak-anak tersebut ke panti sosial milik Pemprov DKI untuk mendapatkan pembinaan.
Menurut Iqbal, prosesnya tidak bisa sembarangan. Orang tua perlu meminta perangkat daerah setempat untuk membuat surat rujukan sebelum anak dibawa ke panti sosial.
"Kalau ada rujukan anak tawuran (untuk dibina di panti sosial), kami terima. Rujukannya dari RT-RW, lurah, dan wali kota," kata Iqbal kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Kebijakan ini berbeda dengan program besutan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membina siswa nakal di barak militer.
Iqbal menjelaskan, Dinsos memang tidak melakukan penjaringan terhadap para pelajar yang kedapatan tawuran di jalan. Namun, jika ada laporan atau rujukan, pihaknya siap menampung dan memberikan pembinaan.
Tahap awal, anak-anak yang gemar tawuran akan melalui asesmen terlebih dahulu di Panti Sosial Cengkareng, Jakarta Barat.
Dari hasil asesmen itulah, Dinsos akan menentukan pola pembinaan yang sesuai.
"Nanti diterima si panti yang di Cengkareng. Ada pembinaan dulu, kita treatment dulu lah. Dari situ nanti kita petakan, kita identifikasikan mana yang layak diangkut ke sini, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1," urai Iqbal.
Baca Juga: Bentuk Pasukan Khusus di Dunia Maya, Cara BNPT Mencegah Radikalisme di Era Tanpa Batas
Saat ini, terdapat sekitar 7.700 warga binaan yang tersebar di 22 panti sosial milik Pemprov DKI. Sebagian besar merupakan kelompok rentan dan kurang beruntung.
Warga binaan itu biasanya berasal dari kalangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), seperti pengemis, gelandangan, manusia silver, hingga orang dengan gangguan jiwa.
Mereka umumnya dijaring Satpol PP lalu diserahkan ke Dinsos untuk mendapatkan pembinaan.
Di panti, para warga binaan akan menjalani pelatihan keterampilan dan pembinaan selama satu tahun. Harapannya, setelah keluar mereka bisa menjalani kehidupan lebih mandiri.
Program pembinaan ini hanya berlaku bagi warga Jakarta. Sementara bagi PPKS dari luar daerah, Dinsos DKI akan bekerja sama dengan dinas sosial asal mereka untuk memproses pemulangan.
"Kita punya kegiatan pemulangan bahkan penjeputan dari daerah luar ke Jakarta, maupun mengantar warga dari luar Jakarta ke tempatnya," jelas Iqbal.
Berita Terkait
-
Geger Pria Santuy Berenang di Kolam Patung Kuda, Dikira Kepanasan Ternyata ODGJ!
-
Media Sosial, Desa, dan Budaya yang Berubah
-
Detik-detik Penangkapan! Tiga Remaja Pembawa Airsoft Gun Diamankan, Tawuran di Cilincing Digagalkan
-
Bentuk Pasukan Khusus di Dunia Maya, Cara BNPT Mencegah Radikalisme di Era Tanpa Batas
-
Tawuran Antar Remaja di Palmerah Pecah, Dua Kantor RW Rusak Akibat Sambitan Batu
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan