- Masuknya RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan ke dalam Prolegnas 2026 disambut baik oleh kalangan aktivis hewan.
- DMFI menyebut masuknya RUU itu menjadi langkah baik untuk menghentikan perdagangan daging anjing dan kucing yang masih terjadi di daerah.
- Pelarangan praktik perdagangan daging anjing dan kucing wajib dilakukan demi mencegah penyebaran penyakit zoonosis.
Suara.com - DPR RI mendapatkan respons positif dari kalangan aktivis pecinta hewan setelah RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan ke dalam Prolegnas 2026. RUU menjadi satu dari 67 RUU yang resmi masuk Prolegnas 2026 dari hasil sidang paripurna DPR RI pada Rabu (23/9) lalu.
Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menilai masuknya RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan dalam Prolegnas 2026 menjadi momen sejarah karena kampanye pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing akhirnya didengarkan oleh pemerintah.
"Kami mengapresiasi dukungan lintas fraksi politik, khususnya dari Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, dan Fraksi PDI Perjuangan yang telah menyatakan dukungan penuh terhadap pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing," ujar Direktur Nasional Koalisi DMFI, Karin Franken pada Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, DFMI sangat menentang keras praktik perdagangan hewan, khususnya daging anjing dan kucing. Pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing itu sangat penting diberlakukan karena bisa memicu penularan penyakit hewan kepada manusia.
Selain mencegah penularan penyakit zoonosis, RUU tersebut juga menjadi pintu masuk untuk menghentikan praktik pembunuhan hewan secara masif untuk dijadikan konsumsi masyarakat.
"(Serta) memperkuat komitmen Indonesia terhadap standar kesejahteraan hewan internasional," ujarnya.
Masuknya RUU ini menjadi bukti nyata atas konsistensi advokasi DMFI untuk mendorong regulasi atas praktik perdagangan hewan. DFMI juga memastikan akan terus mengawal proses proses legislasi di DPR demi terwujudnya aturan larangan perdagangan daging anjing dan kucing secara tegas.
"Politik menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan regulasi yang melindungi hewan sekaligus
masyarakat Indonesia," ungkap legal manager DMFI, Adrian Hane.
Baca Juga: Terseret Drama Hoaks Ratna Sarumpaet, Tangis Nanik Deyang soal Kasus MBG Dicurigai Publik: Akting?
Berita Terkait
-
Terseret Drama Hoaks Ratna Sarumpaet, Tangis Nanik Deyang soal Kasus MBG Dicurigai Publik: Akting?
-
Dipuji Brand Baru, Aksi Jokowi Tiru Gaya Prabowo Gebrak Podium PBB Malah Banjir Cibiran: Penjilat!
-
Merasa Dituding Dalang Demo Rusuh Agustus, Wanita Ini Polisikan Ferry Irwandi
-
Bela Aksi Walk Out Rocky Gerung, Mahfud MD Kritik Talkshow TV: Forum Brutal, Pertontonkan Kekerasan!
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
Terkini
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran