Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP kembali diterpa konflik internal usai Muktamar X yang digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta. Alih-alih menjadi ajang konsolidasi untuk memilih ketua umum baru, forum ini justru melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Situasi kian memanas setelah muncul wacana mengganti lambang partai berlatar sejarah panjang, yakni gambar Kakbah.
Usulan pergantian logo ini datang dari politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha. Ia mengajukan tiga opsi untuk meredam konflik: menggelar Muktamar Luar Biasa, melakukan islah atau perdamaian, dan mengganti logo partai.
Menurutnya, opsi islah tidak lagi relevan, sementara perubahan simbol partai bisa menjadi jalan keluar agar tidak terus terjebak dalam dualisme. Meski begitu, keputusan final tetap ia serahkan kepada para sesepuh partai.
Sejarah Kakbah sebagai Simbol PPP
Sejak berdiri pada 5 Januari 1973, PPP dikenal luas sebagai partai politik berbasis Islam yang lahir dari fusi empat partai yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSII, dan Perti.
Dari awal berdiri, partai ini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan Kakbah sebagai lambang utamanya.
Dalam Anggaran Rumah Tangga PPP yang tercatat di JDIH KPU, Kakbah disebut sebagai simbol pemersatu umat Islam. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa Kakbah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi PPP dalam menegakkan ajaran Islam di berbagai bidang kehidupan.
Desain logo pun diatur detail berupa gambar Kakbah dengan tirai kuning emas, sisi kiri menampilkan Hajar Aswad, dan tulisan PPP berwarna emas di atas dasar hijau dalam bingkai segi empat.
Baca Juga: Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
Penggunaan Kakbah sebagai lambang tidaklah mulus. Catatan sejarah menunjukkan, keputusan memilih Kakbah sebagai simbol partai melalui perdebatan alot antara pendiri PPP dengan pemerintah Orde Baru.
Rais Aam PPP KH Bisri Syansuri sempat berdebat keras dengan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amirmachmud yang kala itu ingin PPP memakai bintang sebagai lambang. Akhirnya, pemerintah menyerah, dan Kakbah ditetapkan sebagai simbol resmi pada Juli 1974.
Namun, situasi berubah pada 1984. Di bawah tekanan rezim Orde Baru, PPP terpaksa mengganti asas partai menjadi Pancasila dan mengubah lambang menjadi bintang segi lima.
Baru setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, PPP kembali memakai asas Islam dan menghidupkan lagi gambar Kakbah sebagai logo, keputusan yang diambil dalam Muktamar IV.
Mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, bahkan pernah bercerita bahwa keputusan itu lahir dari momen spiritual. Saat umrah, ia mengaku mendapat dorongan batin untuk mengembalikan Kakbah sebagai simbol partai. Sejak itu, lambang Ka’bah kembali melekat kuat pada PPP.
Perubahan Terbaru dan Kontroversi
Berita Terkait
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
Google Ubah Tampilan Logo G, Sentuhan Gradasi Bikin Makin Elegan
-
Rommy Diduga Mainkan 'Boneka Politik' Agus Suparmanto, Habil Marati: Nafsu Kuasanya Luar Biasa!
-
Terpuruk Pasca-Muktamar, Mampukah PPP Buktikan Janji Politiknya? Pengamat Beberkan Strateginya
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku
-
Gedung DPR Gelap Gulita, Lampu dan AC Dimatikan demi Hemat Anggaran, Begini Penampakannya
-
Duduk Perkara Pengeroyokan Tersangka Pelecehan Seksual di Polda Metro Jaya, 4 Orang Ditangkap!
-
WFH Tiap Jumat Jadi Jurus Hemat Energi Indonesia, DPR: Ini Strategi Hadapi Krisis
-
Hikmahanto: Rencana Kirim Pasukan ke Gaza Harus Dikaji Ulang Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon