Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP kembali diterpa konflik internal usai Muktamar X yang digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta. Alih-alih menjadi ajang konsolidasi untuk memilih ketua umum baru, forum ini justru melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.
Situasi kian memanas setelah muncul wacana mengganti lambang partai berlatar sejarah panjang, yakni gambar Kakbah.
Usulan pergantian logo ini datang dari politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha. Ia mengajukan tiga opsi untuk meredam konflik: menggelar Muktamar Luar Biasa, melakukan islah atau perdamaian, dan mengganti logo partai.
Menurutnya, opsi islah tidak lagi relevan, sementara perubahan simbol partai bisa menjadi jalan keluar agar tidak terus terjebak dalam dualisme. Meski begitu, keputusan final tetap ia serahkan kepada para sesepuh partai.
Sejarah Kakbah sebagai Simbol PPP
Sejak berdiri pada 5 Januari 1973, PPP dikenal luas sebagai partai politik berbasis Islam yang lahir dari fusi empat partai yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSII, dan Perti.
Dari awal berdiri, partai ini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan Kakbah sebagai lambang utamanya.
Dalam Anggaran Rumah Tangga PPP yang tercatat di JDIH KPU, Kakbah disebut sebagai simbol pemersatu umat Islam. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa Kakbah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi PPP dalam menegakkan ajaran Islam di berbagai bidang kehidupan.
Desain logo pun diatur detail berupa gambar Kakbah dengan tirai kuning emas, sisi kiri menampilkan Hajar Aswad, dan tulisan PPP berwarna emas di atas dasar hijau dalam bingkai segi empat.
Baca Juga: Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
Penggunaan Kakbah sebagai lambang tidaklah mulus. Catatan sejarah menunjukkan, keputusan memilih Kakbah sebagai simbol partai melalui perdebatan alot antara pendiri PPP dengan pemerintah Orde Baru.
Rais Aam PPP KH Bisri Syansuri sempat berdebat keras dengan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amirmachmud yang kala itu ingin PPP memakai bintang sebagai lambang. Akhirnya, pemerintah menyerah, dan Kakbah ditetapkan sebagai simbol resmi pada Juli 1974.
Namun, situasi berubah pada 1984. Di bawah tekanan rezim Orde Baru, PPP terpaksa mengganti asas partai menjadi Pancasila dan mengubah lambang menjadi bintang segi lima.
Baru setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, PPP kembali memakai asas Islam dan menghidupkan lagi gambar Kakbah sebagai logo, keputusan yang diambil dalam Muktamar IV.
Mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, bahkan pernah bercerita bahwa keputusan itu lahir dari momen spiritual. Saat umrah, ia mengaku mendapat dorongan batin untuk mengembalikan Kakbah sebagai simbol partai. Sejak itu, lambang Ka’bah kembali melekat kuat pada PPP.
Perubahan Terbaru dan Kontroversi
Berita Terkait
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
Google Ubah Tampilan Logo G, Sentuhan Gradasi Bikin Makin Elegan
-
Rommy Diduga Mainkan 'Boneka Politik' Agus Suparmanto, Habil Marati: Nafsu Kuasanya Luar Biasa!
-
Terpuruk Pasca-Muktamar, Mampukah PPP Buktikan Janji Politiknya? Pengamat Beberkan Strateginya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Peringatan BMKG: Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem November 2025
-
Dirikan Biodigister Komunal, Pramono Harap Warga Jakarta Kelola Limbah Sendiri
-
Pramono Setujui SMAN 71 Gelar Pembelajaran Tatap Muka Senin Depan: Yang Mau Daring Boleh
-
Rekam Jejak Arsul Sani: Hakim MK yang Dilaporkan karena Ijazah Doktor Palsu, Ini Profil Lengkapnya
-
Geger Tudingan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, Kampus di Polandia Diselidiki Otoritas Antikorupsi
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal