Sejarah Lambang Kakbah di Logo PPP, Muncul Wacana Mau Diganti

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP kembali diterpa konflik internal usai Muktamar X yang digelar pada 27–29 September 2025 di Jakarta. Alih-alih menjadi ajang konsolidasi untuk memilih ketua umum baru, forum ini justru melahirkan dualisme kepemimpinan antara kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Situasi kian memanas setelah muncul wacana mengganti lambang partai berlatar sejarah panjang, yakni gambar Kakbah.

Usulan pergantian logo ini datang dari politikus senior PPP, Syaifullah Tamliha. Ia mengajukan tiga opsi untuk meredam konflik: menggelar Muktamar Luar Biasa, melakukan islah atau perdamaian, dan mengganti logo partai.

Menurutnya, opsi islah tidak lagi relevan, sementara perubahan simbol partai bisa menjadi jalan keluar agar tidak terus terjebak dalam dualisme. Meski begitu, keputusan final tetap ia serahkan kepada para sesepuh partai.

Sejarah Kakbah sebagai Simbol PPP

Sejak berdiri pada 5 Januari 1973, PPP dikenal luas sebagai partai politik berbasis Islam yang lahir dari fusi empat partai yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, PSII, dan Perti.

Dari awal berdiri, partai ini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” dengan menjadikan Kakbah sebagai lambang utamanya.

Dalam Anggaran Rumah Tangga PPP yang tercatat di JDIH KPU, Kakbah disebut sebagai simbol pemersatu umat Islam. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa Kakbah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi PPP dalam menegakkan ajaran Islam di berbagai bidang kehidupan.

Desain logo pun diatur detail berupa gambar Kakbah dengan tirai kuning emas, sisi kiri menampilkan Hajar Aswad, dan tulisan PPP berwarna emas di atas dasar hijau dalam bingkai segi empat.

Baca Juga: Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu

Penggunaan Kakbah sebagai lambang tidaklah mulus. Catatan sejarah menunjukkan, keputusan memilih Kakbah sebagai simbol partai melalui perdebatan alot antara pendiri PPP dengan pemerintah Orde Baru.

Rais Aam PPP KH Bisri Syansuri sempat berdebat keras dengan Menteri Dalam Negeri Jenderal Amirmachmud yang kala itu ingin PPP memakai bintang sebagai lambang. Akhirnya, pemerintah menyerah, dan Kakbah ditetapkan sebagai simbol resmi pada Juli 1974.

Namun, situasi berubah pada 1984. Di bawah tekanan rezim Orde Baru, PPP terpaksa mengganti asas partai menjadi Pancasila dan mengubah lambang menjadi bintang segi lima.

Baru setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, PPP kembali memakai asas Islam dan menghidupkan lagi gambar Kakbah sebagai logo, keputusan yang diambil dalam Muktamar IV.

Mantan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, bahkan pernah bercerita bahwa keputusan itu lahir dari momen spiritual. Saat umrah, ia mengaku mendapat dorongan batin untuk mengembalikan Kakbah sebagai simbol partai. Sejak itu, lambang Ka’bah kembali melekat kuat pada PPP.

Perubahan Terbaru dan Kontroversi

Meski telah kembali ke akar sejarahnya, PPP sempat menambahkan elemen baru pada logonya. Menjelang Pemilu 2024, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono meluncurkan versi logo dengan tambahan bendera merah putih.

Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan komitmen PPP terhadap NKRI dan memperkuat semangat nasionalisme. Mardiono kala itu optimistis, dengan logo baru dan nomor urut 17, PPP bisa meraih setidaknya 40 kursi DPR RI.

Kini, wacana mengganti lambang kembali mencuat setelah konflik internal makin meruncing. Syaifullah Tamliha menilai, mengganti simbol partai dapat menjadi terobosan untuk keluar dari kebuntuan politik yang terus berulang.

Namun, gagasan ini tentu menimbulkan pro-kontra, mengingat Kakbah sudah terlanjur identik dengan identitas PPP sejak setengah abad lalu.

Meski begitu, tantangan besar yang dihadapi PPP sebenarnya bukan hanya soal lambang, melainkan soliditas internal dan relevansi di tengah perubahan politik nasional. Partai ini perlu mencari cara agar tetap bisa bertahan, apalagi di tengah persaingan politik yang makin ketat dan minimnya suara signifikan pada pemilu terakhir.

Demikian itu informasi sejarah lambang kakbah di logo PPPK. Apakah Kakbah akan tetap dipertahankan, atau justru diganti demi rekonsiliasi? 

Kontributor : Mutaya Saroh