APBD DKI Dipangkas Rp15 T, Gubernur Pramono: Tunjangan PNS dan PPPK Aman, Tapi...

Suara.com - Di tengah kabar pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga Rp15 triliun, Gubernur Pramono Anung Wibowo membawa angin segar bagi para abdi negara di ibu kota.

Ia menegaskan bahwa pemotongan drastis tersebut tidak akan menyentuh pos tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), non-Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kabar ini menjadi jawaban atas kekhawatiran yang muncul setelah APBD DKI 2025 menyusut dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Pramono Anung secara lugas memastikan keamanan finansial para pegawai Pemprov DKI.

“Tidak ada hal yang berkaitan dengan (tunjangan) ASN,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Meski demikian, Pramono, yang akrab disapa Pram, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini akan memberikan dampak signifikan pada sektor lain, khususnya peluang kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) mulai tahun 2026.

Selama ini, Pemprov DKI dikenal rutin membuka ribuan formasi PJLP yang menjadi tumpuan banyak pencari kerja, seperti petugas pemadam kebakaran (damkar) hingga pasukan oranye.

Dengan berkurangnya DBH, kesempatan untuk membuka formasi tambahan bagi PJLP pada tahun depan kemungkinan besar akan menyusut.

“Yang mungkin akan mengalami perubahan adalah, selama ini kan PJLP kita, kayak kemarin damkar kita buka 1.000, pasukan oranye 1.100, pasukan putih 500. Karena ada pengurangan ini, mungkin untuk tahun depan peluang itu juga akan berkurang,” jelas Pramono sebagaimana dilansir Antara.

Namun, ia memastikan bahwa untuk tahun berjalan 2025, semua rencana rekrutmen PJLP tidak akan terganggu. Kuota sebanyak 1.000 formasi yang telah direncanakan akan tetap berjalan sesuai jadwal.

Baca Juga: Lewat JAKI Sepi, Warga Jakarta Pilih Curhat Langsung ke Instagram Pramono - Rano

“Tetapi yang untuk tahun ini semuanya, tahun 2025, tidak mengalami perubahan,” ujar Pramono.

Pramono mengakui bahwa pemotongan DBH yang dialami Jakarta adalah yang terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan berat bagi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno.

“Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub (Rano Karno) untuk bisa menyelesaikan, tetap target kami dengan baik,” tutur Pramono.

Untuk menyiasati kondisi ini, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan konsumsi di lingkungan Balai Kota.

Namun, Pramono menjamin bahwa program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), tidak akan dikurangi sama sekali.