-
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi izin Pemprov DKI membangun gedung tinggi di lahan Kemenkeu SCBD untuk kantor pusat Bank Jakarta.
-
Proyek ini dibiayai Bank DKI tanpa menggunakan dana APBN dan diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.
-
Lahan dipinjamkan selama 50 tahun dengan sistem bagi hasil, sementara Purbaya berpesan agar gedung dibangun megah agar tak “malu-maluin.”
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau atas rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membangun gedung tinggi di atas lahan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terletak di kawasan elit Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Purbaya menegaskan, Kemenkeu pada prinsipnya tidak keberatan jika pemerintah daerah ingin memanfaatkan aset negara yang belum digunakan, selama proyek tersebut tidak membebani keuangan pemerintah pusat.
"Saya senang banget dengan itu. Kenapa? Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan, dan yang paling penting apa? Saya gak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI," kata Purbaya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Rencananya, lahan yang akan digunakan berada di Lot 1 SCBD, Kebayoran Baru. Di lokasi strategis itu, Pemprov DKI akan membangun gedung baru yang bakal menjadi kantor pusat Bank Jakarta — identitas baru dari Bank DKI. Pengerjaan konstruksi ditargetkan rampung dalam waktu 15 bulan.
Menurut Purbaya, pembangunan gedung tersebut diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan terciptanya lapangan kerja baru selama proses pembangunan berlangsung.
“Bank DKI cukup banyak uang. Daripada enggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan. Utamanya nanti demand semakin naik, penciptaan tenaga kerja, dan lain-lain,” ujar Purbaya.
Ia juga mengungkapkan, lahan milik Kemenkeu di kawasan SCBD itu akan dipinjamkan untuk jangka waktu panjang.
“Nanti pemerintah pusat dapat jatuh 30 persen dari gedung itu. Syaratnya adalah, saya bilang ke Pak Gubernur, gedungnya bagus, jangan malu-maluin. Biar saya masuk sana juga tenang,” kata dia.
Kesepakatan tersebut memungkinkan Pemprov DKI menggunakan lahan selama 50 tahun dengan sistem bagi hasil, di mana 30 persen dari aset gedung nantinya menjadi bagian pemerintah pusat.
Baca Juga: Lewat JAKI Sepi, Warga Jakarta Pilih Curhat Langsung ke Instagram Pramono - Rano
Purbaya menyebut, kesepakatan ini menjadi contoh kolaborasi efisien antara pemerintah pusat dan daerah — mendorong investasi tanpa harus mengeluarkan dana APBN.
Menanggapi pernyataan itu, Gubernur Pramono Anung memastikan bahwa desain gedung Bank Jakarta akan melampaui ekspektasi Purbaya. Dengan nada bercanda, ia menyebut selera desainnya tak kalah tinggi dari sang Menteri.
“Saya punya selera yang lebih bagus dari Pak Menkeu. Jadi, pasti gedungnya lebih bagus,” pungkas Pramono.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional