- Medrilzam juga menyoroti dampak dari pertumbuhan kota yang tidak terencana.
- Medrilzam menceritakan pengalamannya sejak pertama kali bergabung dengan Bappenas pada tahun 1992.
- Ia menyebut fenomena urban sprawl meluasnya kawasan perkotaan tanpa kendali terjadi di hampir semua wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera.
Suara.com - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menegaskan pentingnya Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) sebagai acuan baru dalam pembangunan kota di Indonesia yang selama ini dinilai tumbuh tanpa arah yang jelas.
Medrilzam menceritakan pengalamannya sejak pertama kali bergabung dengan Bappenas pada tahun 1992.
Saat itu, pemerintah masih memiliki National Urban Development Strategy (NUDS), sebuah dokumen rujukan yang kuat dalam pembangunan kota.
“Waktu itu ada NUDS dan IUIDP. Itu kerangka implementasi kebijakan perkotaan yang nyata, dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Banyak infrastruktur kota hari ini berasal dari program itu,” katanya dalam Kuliah Umum Bincang Kota Series 3 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa KPP UI, dikutip Rabu (22/10/2025).
Namun, reformasi pada 1998 membuat seluruh sistem tersebut bubar.
“Kita nggak bicara hanya kota, tapi juga bagaimana linkage kota dengan desa,karena bagaimanapun kota tidak bisa berdiri sendiri, karena ada desa di sekitar,” ujarnya.
Medrilzam juga menyoroti dampak dari pertumbuhan kota yang tidak terencana. Ia menyebut fenomena urban sprawl meluasnya kawasan perkotaan tanpa kendali terjadi di hampir semua wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera.
“Kita kan dari dulu gembar-gembur. Oh, kita mau menyeimbangkan KBI, KTI. Lah, ya urban sprawl yang besarnya, pertumbuhannya, ya tetap di Jawa sama di Sumatera,” ucapnya.
Menurutnya, urbanisasi Indonesia tidak memberi dampak ekonomi sebesar yang seharusnya.
Baca Juga: Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
“Urbanisasi di kita, 1 persen pertumbuhan penduduk, hanya bisa ningkatin PDB per kapitanya 1,4 persen. Sebetulnya Cina bisa sampai 3 persen. Jadi, ya kita bisa lihat, kota-kota di Cina, waduh, megah banget. Dibandingkan dengan kota-kota kita yang,aduh,” jelasnya.
Ia menilai, fokus pembangunan kota selama ini terlalu sempit, hanya berorientasi pada infrastruktur, bukan pada sustainability dan peningkatan produktivitas.
“Dan juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya berpikir bahwa ini kalau masih begini terus, paradigma kita tidak mau berubah. Susah. Yang pertama harus kita lakukan paradigma pembangunan perkotaannya harus berubah,” tegasnya.
“Dan potensi urbanisasinya harus kita manfaatkan. Terutama untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas kata kunci sekarang,” katanya menambahkan.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Genjot Ekonomi Inklusif, BPD Bisa Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
-
AHY Ungkap Fakta Pahit: Gen Z dan Milenial Ogah Nikah Gegara Ini...
-
Kerugian karena Macet Jakarta Capai Triliunan Rupiah, Rano Karno: Itu Realitanya
-
Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
BI Luncurkan Layanan Baru Penukaran Uang Rusak, Warga Sumsel Kini Punya Lebih Banyak Pilihan
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123