- Medrilzam juga menyoroti dampak dari pertumbuhan kota yang tidak terencana.
- Medrilzam menceritakan pengalamannya sejak pertama kali bergabung dengan Bappenas pada tahun 1992.
- Ia menyebut fenomena urban sprawl meluasnya kawasan perkotaan tanpa kendali terjadi di hampir semua wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera.
Suara.com - Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menegaskan pentingnya Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) sebagai acuan baru dalam pembangunan kota di Indonesia yang selama ini dinilai tumbuh tanpa arah yang jelas.
Medrilzam menceritakan pengalamannya sejak pertama kali bergabung dengan Bappenas pada tahun 1992.
Saat itu, pemerintah masih memiliki National Urban Development Strategy (NUDS), sebuah dokumen rujukan yang kuat dalam pembangunan kota.
“Waktu itu ada NUDS dan IUIDP. Itu kerangka implementasi kebijakan perkotaan yang nyata, dan hasilnya bisa kita lihat sampai sekarang. Banyak infrastruktur kota hari ini berasal dari program itu,” katanya dalam Kuliah Umum Bincang Kota Series 3 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa KPP UI, dikutip Rabu (22/10/2025).
Namun, reformasi pada 1998 membuat seluruh sistem tersebut bubar.
“Kita nggak bicara hanya kota, tapi juga bagaimana linkage kota dengan desa,karena bagaimanapun kota tidak bisa berdiri sendiri, karena ada desa di sekitar,” ujarnya.
Medrilzam juga menyoroti dampak dari pertumbuhan kota yang tidak terencana. Ia menyebut fenomena urban sprawl meluasnya kawasan perkotaan tanpa kendali terjadi di hampir semua wilayah, terutama di Jawa dan Sumatera.
“Kita kan dari dulu gembar-gembur. Oh, kita mau menyeimbangkan KBI, KTI. Lah, ya urban sprawl yang besarnya, pertumbuhannya, ya tetap di Jawa sama di Sumatera,” ucapnya.
Menurutnya, urbanisasi Indonesia tidak memberi dampak ekonomi sebesar yang seharusnya.
Baca Juga: Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
“Urbanisasi di kita, 1 persen pertumbuhan penduduk, hanya bisa ningkatin PDB per kapitanya 1,4 persen. Sebetulnya Cina bisa sampai 3 persen. Jadi, ya kita bisa lihat, kota-kota di Cina, waduh, megah banget. Dibandingkan dengan kota-kota kita yang,aduh,” jelasnya.
Ia menilai, fokus pembangunan kota selama ini terlalu sempit, hanya berorientasi pada infrastruktur, bukan pada sustainability dan peningkatan produktivitas.
“Dan juga berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya berpikir bahwa ini kalau masih begini terus, paradigma kita tidak mau berubah. Susah. Yang pertama harus kita lakukan paradigma pembangunan perkotaannya harus berubah,” tegasnya.
“Dan potensi urbanisasinya harus kita manfaatkan. Terutama untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas kata kunci sekarang,” katanya menambahkan.
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
Berita Terkait
-
Genjot Ekonomi Inklusif, BPD Bisa Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan
-
AHY Ungkap Fakta Pahit: Gen Z dan Milenial Ogah Nikah Gegara Ini...
-
Kerugian karena Macet Jakarta Capai Triliunan Rupiah, Rano Karno: Itu Realitanya
-
Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem Besok, Pramono Anung Kebut Pengerukan Kali dan Modifikasi Cuaca
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati
-
KUHP Bukan Kitab Suci, Wamen Hukum Siap Pasang Badan Jelaskan Pasal yang Digugat ke MK
-
Kapolri Ogah Polisi di Bawah Kementerian, Singgung "Matahari Kembar"
-
Eks Wamenaker Noel Tuding Partai di Balik Kasusnya: Ada Huruf K
-
Janji Kapolri: Telepon 110 Wajib Diangkat 10 Detik, Lewat? Langsung Eskalasi ke Mabes