Penuhi Permintaan Publik, Dasco: Dana Reses Per Anggota DPR Dipangkas Rp 200 Juta

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, dana reses anggota dewan resmi dipangkas sebanyak Rp 200 jutaan per orang.

Dasco mengatakan, pemangkasan dana reses tersebut merupakan tindaklanjut Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD atas tuntutan masyarakat.

Untuk diketahui, reses adalah masa jeda atau periode di mana anggota parlemen (DPR/DPRD) bekerja di luar gedung untuk bertemu konstituennya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. 

Dasco menjelaskan, angka dana reses yang sebelumnya mencapai Rp702 juta kini dipotong menjadi sekitar Rp500 juta.

Menurut dia, pemangkasan anggaran ini merupakan konsekuensi logis dari keputusan MKD yang juga mengurangi jumlah titik kunjungan reses dari 26 menjadi 22 titik di setiap daerah pemilihan (dapil).

"Ada pengurangan komponen biaya dari Rp702 [juta] itu hanya menjadi Rp 500-an [juta] begitu," kata Dasco saat dihubungi, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, putusan yang bersifat final ini akan segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan akan mulai berlaku pada masa reses berikutnya.

Keputusan Tanpa Aduan, Efektivitas Jadi Alasan Utama

Hal yang menarik dari keputusan ini adalah inisiatifnya datang langsung dari internal MKD, bukan melalui mekanisme pengaduan formal.

Baca Juga: Puan Maharani Respons Pembatasan Titik Reses DPR: Anggaran Berpotensi Dipangkas

Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menjelaskan bahwa MKD secara proaktif menggelar sidang untuk memeriksa perkara ini karena melihat kegaduhan publik yang terus berlanjut terkait dana reses.

"MKD memeriksa perkara tanpa pengaduan karena berkembangnya dinamika di masyarakat mengenai dana reses," katanya.

Alasan utama yang mendasari pemotongan jumlah titik dan dana reses adalah efektivitas.

MKD menilai, pemadatan jumlah titik kunjungan menjadi 22 titik dianggap lebih efektif dan efisien bagi anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya.

Dengan berkurangnya titik kunjungan, maka komponen biaya yang dibutuhkan pun secara otomatis berkurang.

"Salah satu pertimbangannya, saya lihat kemarin adalah efektivitas titik di dapil. Sehingga MKD memutuskan untuk memotong jumlah titik menjadi hanya 22 titik," ujar Dasco.