Prabowo Ingin Evaluasi Semua Lembaga Produk Reformasi, Tidak Hanya Polri

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berkeinginan mengevaluasi dan mengkaji semua lembaga produk reformasi.

Keinginan tersebut seiring dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Prabowo diketahui langsung memberikan arahan kepada Komisi. Melalui arahannya di Istana Merdeka, Jakarta, kepala negara mengutarakan niat melakukan evaluasi tersebut.

Prabowo meminta evaluasi kelembagaan akan dilakukan secara berkala, tidak terbatas pada aspek kinerja, tetapi juga menyangkut restrukturisasi lembaga itu sendiri.

“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, Beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” kata Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie usai mendengarkan arahan presien, Jumat (7/11/2025).

Jimly mengatakan, Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk sebagai upaya Prabowo dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi kelembagaan.

Dia menegaskan hasil aspirasi yang terkumpul nantinya ditelaah untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga disuarakan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden," kata Jimly.

Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa terpengaruh pihak mana pun.

Baca Juga: Kapolri Aktif dan Mantan Masuk Daftar Anggota Komisi Reformasi Polri, Prabowo Ungkap Alasannya

Menurut Jimly, komisi yang ia pimpin harus menghasilkan keputusan yang mengikat, bukan sekadar rekomendasi.

“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” kata Jimly.

Jimly berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri bisa membuat kinerja Polri lebih baik dan profesional.

Ia menyampaikan pesan dari Prabowo agar Komisi Percepatan Reformasi Polri terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan.

"Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat. Karena itu, bapak presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar," kata Jimly.

Diketahui, Prabowo telah membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).