- Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mengakhiri ego sektoral dan bekerja terpadu untuk mempercepat pembangunan perbatasan yang maju dan sejahtera
- Prioritas utama pengelolaan perbatasan mencakup penuntasan batas negara, pembangunan 11 PLBN modern baru, dan penciptaan pusat-pusat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan mengubah citra perbatasan dari wilayah terluar menjadi beranda depan yang merepresentasikan kedaulatan dan pelayanan publik Indonesia yang unggul
Dengan bangga, Mendagri menyebut kualitas 15 PLBN yang telah beroperasi saat ini jauh melampaui fasilitas milik negara tetangga. Rencana penambahan 11 PLBN baru pun tengah digodok bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
“PLBN bukan hanya pintu gerbang negara, di dalamnya terdapat unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) yang menjadi wajah pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Prioritas ketiga, yang tak kalah penting, adalah mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Menurut Tito, pembangunan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga berfungsi sebagai sabuk pengaman (buffer zone) yang memperkuat sistem pertahanan nasional.
“Ini tidak mudah, perlu kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” kata Mendagri.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi, mengamini arahan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi adalah fondasi utama.
“Sinergi menjadi kata kunci. Tanpa keselarasan langkah, pembangunan perbatasan tidak akan mencapai hasil optimal,” ungkapnya.
Dengan target pembangunan di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota perbatasan, BNPP optimistis bahwa melalui kolaborasi solid, perbatasan Indonesia akan bertransformasi menjadi kawasan yang tangguh, berdaulat, dan menjadi motor penggerak ekonomi baru.
Baca Juga: Prabowo Kukuhkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Jadi Ketua
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
Diganjar Penghargaan Teladan, Tito Karnavian Beberkan Kunci Sukses Pimpin Negara Kompleks
-
Prabowo Kukuhkan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Jadi Ketua
-
Ledakan di SMA 72 Jakarta, Menkopolkam Pastikan Investigasi Mendalam, Motif Masih Misteri
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi