Salurkan 125 Ribu Pakaian Reject ke Sumatera, Mendagri: Daripada Menumpuk di Gudang dan Rusak

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah tengah memproses penyaluran sekitar 125 ribu potong pakaian reject batal ekspor untuk membantu korban bencana banjir di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan tersebut dinilai masih sangat layak digunakan dan dibutuhkan para pengungsi.

Tito mengatakan proses penyaluran pakaian tersebut saat ini masih menunggu koordinasi lintas kementerian agar dapat segera direalisasikan. Ia menyebut rapat bersama akan digelar untuk mempercepat pengiriman bantuan ke daerah terdampak.

“Sudah kita proses, nanti kita akan rapat bersama,” kata Tito di Kantor Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (16/12/2025).

Tito menjelaskan, inisiatif penyaluran pakaian tersebut berawal dari laporan pengusaha garmen yang memiliki stok pakaian baru gagal ekspor. Barang-barang tersebut dinilai masih layak, namun menumpuk di gudang dan berpotensi rusak.

“Saya kenal (pengusaha) menawarkan daripada numpuk di gudangnya jadi rusak,” ujar Tito.

Ia menegaskan pakaian yang akan disalurkan bukan barang bekas. Menurutnya, pakaian tersebut baru dan masih dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kemanusiaan.

“Padahal itu masih sangat layak sekali. Dan boleh diatur,” katanya.

“Itu syaratan saya. Bukan bekas. Ini barang baru,” lanjut Tito.

Ia menuturkan, pakaian-pakaian tersebut sebelumnya tidak bisa dikirim ke luar negeri karena tidak memenuhi standar tertentu di negara tujuan. Akibatnya, barang tertahan dan menumpuk.

Baca Juga: Pilu di Balik Bendera Putih Warga Aceh Terdampak Bencana

“Cuma kan kalau mau dikirim ke mana, ke Amerika misalnya ya. Kan ada standar mereka. Salah sedikit aja, miring sedikit aja, nggak mau,” ujarnya.

“Istilahnya reject. Reject-nya numpuk,” tambah Tito.

Menurut Tito, terdapat aturan yang memungkinkan barang gagal ekspor dimanfaatkan untuk penanganan bencana. Namun, penyaluran tetap harus melalui persetujuan kementerian terkait.

“Daripada numpuk, itu ada undang-undang mengatakan bahwa bisa digunakan untuk bencana,” katanya.

“Tapi harus mendapatkan persetujuan dari Kemendag dan Bea Cukai,” lanjut Tito.

Ia mengaku telah meminta Sekjen Kemendagri untuk segera menggelar rapat bersama Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai agar penyaluran bantuan bisa dipercepat.

“Saya minta sekjen saya, Kemendagri, untuk rapat dengan tiga instansi ini,” ucapnya.

Tito berharap bantuan pakaian tersebut dapat segera dikirim ke wilayah terdampak bencana, termasuk Sumatera Barat.

“Supaya secepat mungkin dan segera kita akan kirim ke Aceh, ke Sumatera Barat,” katanya.

Ia juga menyinggung kondisi pengungsi di lapangan yang sangat membutuhkan pakaian. Tito mengaku telah beberapa kali turun langsung ke daerah terdampak.

“Saya ini sudah beberapa kali turun sama. Mereka itu di antaranya perlu baju,” ujarnya.

Ia menggambarkan ada pengungsi yang terpaksa keluar rumah dengan pakaian seadanya akibat bencana.

“Karena ada yang keluar dengan menggunakan apa? Keluar rumah nyelamatkan diri hanya dengan baju di badan,” kata Tito.

“Jadi nggak ganti-ganti baju, kasihan,” tambahnya.

Tito menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah menyalurkan bantuan melalui anggaran yang dialokasikan Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah.

“Kemarin sudah dibantu oleh Pak Presiden. Tiap-tiap kabupaten dan kota Rp4 miliar,” ujarnya.

“Salah satunya adalah untuk membelikan pakaian dalam, pakaian luar pada pengungsi,” lanjut Tito.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapan menyalurkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor dari pabrik dalam negeri sebagai bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di Sumatera. Usulan tersebut disampaikan Tito dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12).

Dalam forum tersebut, Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis. Ia menyebut dua perusahaan garmen di Kawasan Ekonomi Khusus telah menyatakan kesiapan menyalurkan masing-masing sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.

“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito dalam sidang kabinet.

Presiden RI Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bantuan pakaian gagal ekspor.

“Saya kira bagus itu,” ujar Prabowo.

“Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai agar harus diserahkan kepada instansi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” lanjutnya.

Selain bantuan pakaian, Tito juga melaporkan pemerintah telah menambah alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, terdiri dari Rp60 miliar untuk tiga provinsi dan Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota terdampak. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan individu pengungsi, termasuk pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan perempuan, dan perlengkapan bayi.

Pemerintah juga mendorong solidaritas antardaerah. Hingga kini, bantuan dari daerah lain terpantau mencapai Rp46 miliar, baik berupa dana, tenaga medis, obat-obatan, makanan, maupun pakaian yang dikirim langsung ke wilayah terdampak parah seperti Aceh Tamiang dan Tapanuli Tengah.