- Mendagri Tito Karnavian kunjungi wilayah terdampak bencana di Sumatra (20-22 Desember 2025) untuk percepatan pemulihan.
- Penanganan bencana mencakup pembersihan, distribusi logistik, pembangunan hunian, melalui sinergi pusat dan daerah.
- Kunjungan difokuskan pada pemetaan masalah daerah dan koordinasi lintas sektor untuk pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai kepemimpinan, rencana penanganan, serta tahapan pemulihan. Narasi yang terkelola dengan baik akan membantu pemerintah tampil lebih terukur dan sistemik,” katanya.
Ia juga menilai pendekatan koordinatif yang dilakukan pemerintah perlu terus diperluas agar mampu menjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih langsung.
“Korban bencana tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, serta mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi pusat–daerah, Mendagri Tito Karnavian juga mendorong dukungan antarpemerintah daerah yang masih memiliki kapasitas fiskal untuk membantu wilayah terdampak bencana.
Menurut Irfan, langkah ini perlu diiringi dengan penguatan sistem pendanaan kebencanaan yang lebih pasti dan berkeadilan agar dapat berkelanjutan.
Seiring dengan membaiknya penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera, Irfan menilai penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat, sehingga respons publik terhadap kebijakan penanganan bencana dapat terkelola dengan baik.
“Dalam komunikasi krisis, kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi. Pengelolaan komunikasi yang terbuka dan proporsional akan membantu menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Ia berharap percepatan penanganan bencana di Sumatera tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga diiringi dengan penguatan komunikasi publik yang mencakup transparansi data, empati dalam penyampaian pesan, keterbukaan terhadap masukan, serta keadilan dalam persepsi publik.
“Penanganan bencana merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan negara. Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” kata Irfan.
Baca Juga: Bukan Pemerintah, Bantuan Gereja untuk Bencana Sumatra Disalurkan Lewat KWI dan Keuskupan
Berita Terkait
-
Bukan Pemerintah, Bantuan Gereja untuk Bencana Sumatra Disalurkan Lewat KWI dan Keuskupan
-
Mendagri dan sejumlah menteri pantau kesiapan ibadah Malam Natal 2025 di Jakarta.
-
Begini Update Kelistrikan di Aceh, Sudah Menyala Semua?
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029