- Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di Jakarta pada Selasa (30/12/2025) menuntut kebijakan upah.
- Tuntutan utama buruh adalah revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 oleh Gubernur.
- Para pekerja juga mengkritik Gubernur Dedi Mulyadi karena dianggap terlalu fokus pencitraan media sosial.
Suara.com - Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka di jantung ibu kota, Selasa (30/12/2025).
Meski hingga siang ini pantauan di lokasi menunjukkan baru puluhan demonstran yang memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, namun ini disebut-sebut hanyalah "pemanasan".
Gelombang massa yang jauh lebih besar dikabarkan tengah bergerak menuju Jakarta.
Massa mengeklaim bahwa ribuan rekan mereka dari berbagai daerah sedang dalam perjalanan untuk memberikan tekanan nyata kepada pemerintah.
“Estimasi 10 ribu sepeda motor buruh se-Jawa Barat,” teriak lantang seorang orator dari atas mobil komando di Jakarta.
Tuntut Revisi UMSK 2026
Dalam aksi ini, perhatian utama tertuju pada kebijakan upah di Jawa Barat.
Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai dengan rekomendasi asli yang diajukan oleh para bupati dan walikota.
Keputusan Gubernur saat ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja di lapangan.
Baca Juga: Berapa UMK Jogja 2026 Setelah Naik? Ini Besaran dan Persentase Kenaikannya
“Gubernur Jawa Barat harus merevisi UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi para walikota,” tegas orator tersebut di tengah riuh aksi.
Sentil Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Tak hanya soal angka upah, aksi kali ini juga diwarnai kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Buruh menyoroti aktivitas sang gubernur di jagat maya yang dianggap terlalu fokus pada konten daripada substansi kebijakan.
Massa meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada aturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025, ketimbang memoles citra di platform digital.
“Hentikan pencitraan gubernur melalui sosial media, taati PP nomor 40 tahun 2025,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di sekitar Medan Merdeka Selatan mulai mengalami kepadatan seiring dengan terus berdatangannya peserta aksi.
Berita Terkait
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Tertinggi Rp6 Juta! Ini Daftar Gaji Minimum 27 Daerah di Jabar 2026, Daerahmu Urutan Berapa?
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Berapa UMK Jogja 2026 Setelah Naik? Ini Besaran dan Persentase Kenaikannya
-
Belum Resmi Cerai dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Mendadak Dijodoh-jodohkan dengan Dedi Mulyadi
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis