- Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemonstrasi di Jakarta pada Selasa (30/12/2025) menuntut kebijakan upah.
- Tuntutan utama buruh adalah revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026 oleh Gubernur.
- Para pekerja juga mengkritik Gubernur Dedi Mulyadi karena dianggap terlalu fokus pencitraan media sosial.
Suara.com - Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka di jantung ibu kota, Selasa (30/12/2025).
Meski hingga siang ini pantauan di lokasi menunjukkan baru puluhan demonstran yang memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, namun ini disebut-sebut hanyalah "pemanasan".
Gelombang massa yang jauh lebih besar dikabarkan tengah bergerak menuju Jakarta.
Massa mengeklaim bahwa ribuan rekan mereka dari berbagai daerah sedang dalam perjalanan untuk memberikan tekanan nyata kepada pemerintah.
“Estimasi 10 ribu sepeda motor buruh se-Jawa Barat,” teriak lantang seorang orator dari atas mobil komando di Jakarta.
Tuntut Revisi UMSK 2026
Dalam aksi ini, perhatian utama tertuju pada kebijakan upah di Jawa Barat.
Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai dengan rekomendasi asli yang diajukan oleh para bupati dan walikota.
Keputusan Gubernur saat ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja di lapangan.
Baca Juga: Berapa UMK Jogja 2026 Setelah Naik? Ini Besaran dan Persentase Kenaikannya
“Gubernur Jawa Barat harus merevisi UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi para walikota,” tegas orator tersebut di tengah riuh aksi.
Sentil Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi
Tak hanya soal angka upah, aksi kali ini juga diwarnai kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Buruh menyoroti aktivitas sang gubernur di jagat maya yang dianggap terlalu fokus pada konten daripada substansi kebijakan.
Massa meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada aturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025, ketimbang memoles citra di platform digital.
“Hentikan pencitraan gubernur melalui sosial media, taati PP nomor 40 tahun 2025,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas di sekitar Medan Merdeka Selatan mulai mengalami kepadatan seiring dengan terus berdatangannya peserta aksi.
Berita Terkait
-
Pramono Anung: Kenaikan UMP Jakarta Tertinggi, Meski Nominalnya Kalah dari UMK Bekasi
-
Tertinggi Rp6 Juta! Ini Daftar Gaji Minimum 27 Daerah di Jabar 2026, Daerahmu Urutan Berapa?
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Berapa UMK Jogja 2026 Setelah Naik? Ini Besaran dan Persentase Kenaikannya
-
Belum Resmi Cerai dari Ridwan Kamil, Atalia Praratya Mendadak Dijodoh-jodohkan dengan Dedi Mulyadi
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN
-
Kisah Dokter Diaspora Terobos Sekat Birokrasi demi Misi Kemanusiaan di Sumatra
-
Sarmuji Luruskan Fatsun Politik Fraksi Golkar: Bukan Larang Kritik Prabowo-Gibran, Tapi Ada Etikanya
-
Respons Keluhan Warga, Kemensos Libatkan YLKI Awasi Penonaktifan BPJS PBI
-
Niat Gasak HP ASN di Tengah Gemerlap Imlek di Bundaran HI, Pria Paruh Baya Diciduk
-
Geledah Rumah di Ciputat, KPK Sita Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar Terkait Kasus Bea Cukai
-
Ancaman Bagi Koruptor! Gibran Ingin Aset Hasil Judol Hingga Korupsi Disita, Apa Kata Pukat UGM?
-
Penumpang LRT Jabodebek Usul Penambahan Gerbong Khusus Wanita Guna Cegah Pelecehan