Militer AS Invasi Venezuela, Dino Patti Djalal Sebut Hukum Rimba Gantikan Hukum Internasional

2. Jerat Hukum Narkoterorisme Internasional
Bukan tanpa alasan AS melakukan tindakan ekstrem ini. Landasan hukum operasi tersebut berpijak pada dakwaan Departemen Kehakiman AS tahun 2020. Maduro dituding sebagai otak di balik “Cartel de los Soles”, sebuah jaringan yang diduga menyelundupkan ribuan ton kokain ke Amerika Serikat dengan bantuan gerilyawan Kolombia.

Bagi Washington, rezim Maduro dianggap sebagai ancaman keamanan nasional yang sengaja “membanjiri” AS dengan narkotika.

3. Pengepungan Total dari Laut Karibia
Sebelum serangan udara dimulai, AS telah “mengunci” Venezuela dari laut.

Sebanyak 15.000 personel militer dikerahkan di perairan Karibia untuk memutus jalur logistik. Per 30 Desember, 11 kapal perang raksasa, termasuk kapal induk tercanggih USS Gerald R. Ford, telah bersiaga di posisi tempur.

Armada ini diperkuat kapal perusak rudal berpemandu, kapal penjelajah, hingga kapal serbu amfibi, menciptakan blokade yang nyaris tak tertembus.

4. Dominasi Teknologi: Duel yang Tidak Seimbang
Analisis intelijen mengungkap bahwa militer Venezuela tidak berdaya menghadapi keunggulan teknologi siluman (stealth) AS.

Dengan kesenjangan alutsista yang drastis, militer AS mampu melancarkan serangan presisi tinggi tanpa hambatan berarti. Pertahanan udara Venezuela runtuh dalam waktu singkat, menunjukkan bahwa keberanian personel saja tidak cukup melawan keunggulan teknologi tempur modern.

5. Dunia Terbelah: Protes Keras China dan Diplomasi Indonesia
Reaksi keras datang dari Beijing. Pemerintah China secara resmi mengecam intervensi sepihak ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

China mendesak AS segera membebaskan Maduro, menjamin keselamatannya, serta menghentikan upaya penggulingan kekuasaan secara paksa.

Baca Juga: 5 Fakta Reaksi Rakyat Venezuela Usai Presiden Nicolas Maduro Ditangkap AS

Di sisi lain, Indonesia mengambil posisi yang lebih moderat namun tegas. Jakarta secara konsisten mendorong agar konflik diselesaikan melalui jalur diplomasi demi melindungi warga sipil.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antarnegara.